PADMANEGARA, Muhamad Rahmanda (2021) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi terhadap Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori pada Putusan Nomor 170/G/2018/PTUN.SMG). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muhamad Rahmanda Padmanegara-E1A017125-Skripsi-2021.pdf Download (432kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhamad Rahmanda Padmanegara-E1A017125-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (802kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhamad Rahmanda Padmanegara-E1A017125-Skripsi-2021.pdf Download (541kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Muhamad Rahmanda Padmanegara-E1A017125-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (781kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Muhamad Rahmanda Padmanegara-E1A017125-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (753kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Muhamad Rahmanda Padmanegara-E1A017125-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (639kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Muhamad Rahmanda Padmanegara-E1A017125-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (853kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Muhamad Rahmanda Padmanegara-E1A017125-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (610kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhamad Rahmanda Padmanegara-E1A017125-Skripsi-2021.pdf Download (507kB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Semarang Nomor 170/G/2018/PTUN.SMG, dilatarbelakangi oleh adanya sengketa sertifikat hak milik atas tanah yang tumpang tindih. Majelis hakim dalam putusannya menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai dasar pengujian keabsahan sertifikat obyek sengketa. Dari perkara ini akan dianalisis mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan sertifikat obyek sengketa dan bagaimana akibat hukum dari dijatuhkannya putusan PTUN Semarang dalam perkara a quo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim yang menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 sebagai dasar pengujian keabsahan sertifikat obyek sengketa dilakukan secara tidak cermat dan tidak teliti. Hakim seyogianya menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian digunakan sebagai dasar pengujian keabsahan sertifikat obyek sengketa. Berkaitan dengan hal tersebut maka putusan PTUN Semarang dalam perkara a quo dapat dibatalkan dikarenakan sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Actions (login required)

View Item