ARLIANI, Yunita (2021) Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pengaturan dan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Yunita Arliani-E1A017267-Skripsi-2021.pdf Download (161kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Yunita Arliani-E1A017267-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (623kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Yunita Arliani-E1A017267-Skripsi-2021.pdf Download (130kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Yunita Arliani-E1A017267-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Yunita Arliani-E1A017267-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Yunita Arliani-E1A017267-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Yunita Arliani-E1A017267-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Yunita Arliani-E1A017267-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Yunita Arliani-E1A017267-Skripsi-2021.pdf Download (347kB)

Abstract

Jaminan Fidusia telah diterapkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, namun pengaturannya baru diundangkan pada tanggal pada tanggal 30 September 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang memberikan hak khusus berupa kemudahan dalam hal melakukan eksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji. Hak khusus ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Beberapa waktu lalu ketentuan dalam pasal tersebut diajukan pengujian materiil karena dianggap memberikan kesempatan pada penerima fidusia untuk bertindak sewenang-wenang dan telah menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pengaturan jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak tepat, karena ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) sudah tepat dan tidak terbukti memiliki permasalahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah dalam hal praktik pelaksanaan eksekusi, maka seharusnya yang dilakukan adalah penertiban terhadap praktik pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia.

Actions (login required)

View Item