WULANDARI, Ratih (2021) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ketenagakerjaan Di Wilayah Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas (Studi Terhadap Kasus Pembayaran Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Oleh CV. Setia Kawan, Purwokerto, Kabupaten Banyumas). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ratih Wulandari-E2A019048-TESIS-2021.pdf Download (110kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ratih Wulandari-E2A019048-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (833kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ratih Wulandari-E2A019048-Tesis-2021.pdf Download (206kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ratih Wulandari-E2A019048-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ratih Wulandari-E2A019048-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ratih Wulandari-E2A019048-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ratih Wulandari-E2A019048-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (572kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ratih Wulandari-E2A019048-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ratih Wulandari-E2A019048-Tesis-2021.pdf Download (306kB)

Abstract

Salah satu persoalan hukum yang merupakan juga permasalahan hukum dewasa ini adalah perihal penegakan hukum pidana di bidang tindak pidana ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan,. Salah satu kasus tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Banyumas adalah kasus pembayaran upah di bawah upah minimum yang dilakukan oleh pabrik plastik CV Setia Kawan. Namun proses penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh CV Setia Kawan tersebut dihentikan, di sisi lain telah diatur secara jelas dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ketenagakerjaan dan menganalisis faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh CV. Setia Kawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Sumber data penelitian yang utama adalah data primer yang kemudian didukung dengan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pegawai pengawas ketenagakerjaan dan PPNS Ketenagakerjaan Satwasker Wilayah Banyumas sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh CV Setia Kawan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, adanya koordinasi PPNS Ketenagakerjaan Satwasker Wilayah Banyumas dengan penyidik Polri dari Polres Banyumas sebagai Korwas dan dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas sebagai instansi pembina di bidang ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Banyumas. Kesadaran hukum pekerja CV Setia Kawan rendah sehingga menghambat proses penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh CV. Setia Kawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas terhambat karena perbedaan penafsiran antara pegawai pengawas ketenagakerjaan dan PPNS ketenagakerjaan dengan jaksa terhadap peraturan perundang – undangan mengenai sasaran dari upah minimum kabupaten (UMK), pekerja tidak mau memberikan keterangan kepada PPNS Ketenagakerjaan, serikat pekerja tidak aktif dalam memperjuangkan hak – hak pekerja dan adanya intervensi dari pemerintah daerah dalam proses penegakan hukum terhadap kasus CV Setia Kawan.

Actions (login required)

View Item