PRAMUDYA, Oktantiani Dyah (2021) Pemenuhan Perlindungan Hukum Atas Penanganan Perkara Ketenagakerjaan Oleh Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover -Oktantiani Dyah Pramudya-E2A019018-Tesis-2021.pdf Download (209kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas- Oktantiani Dyah Pramudya-E2A019018-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (626kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak-Oktantiani Dyah Pramudya-E2A019018-Tesis-2021.pdf Download (199kB)
	PDF (BabI) BAB-I- Oktantiani Dyah Pramudya-E2A019018-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	PDF (BabII) BAB-II- Oktantiani Dyah Pramudya-E2A019018-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)
	PDF (BabIII) BAB-III- Oktantiani Dyah Pramudya-E2A019018-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV- Oktantiani Dyah Pramudya-E2A019018-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB)
	PDF (BabV) BAB-V- Oktantiani Dyah Pramudya-E2A019018-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA- Oktantiani Dyah Pramudya-E2A019018-Tesis-2021.pdf Download (332kB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dalam rangka pemenuhan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, dalam hal terjadinya pelanggaran hukum ketenagakerjaan dilaksanakan penanganan perkara ketenagakerjaan yang termasuk dalam upaya penegakan hukum ketenagakerjaan yaitu melalui upaya non penal atau yang dikenal dengan istilah tahap represif non yustisial dalam hukum ketenagakerjaan dan upaya penal atau yang dikenal dengan istilah tahap represif yustisial dalam hukum ketenagakerjaan. Metode pendekatan adalah yuridis empiris, tipe penelitian deskriptif analitis. Sumber data primer, meliputi data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dengan metode wawancara kepada responden atau narasumber. Sumber data sekunder, meliputi: peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian, pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, kamus yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Sumber data primer dan sekunder disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah belum dapat memenuhi perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Dalam penanganan perkara ketenagakerjaan dengan upaya represif non yustisial, masih ada kasus yang belum selesai karena pihak pengusaha/pengurus perusahaan tidak melaksanakan nota pemeriksaan. Dalam hal ini belum ada upaya dari pengawas ketenagakerjaan untuk melanjutkan penangana perkara ke tahap selanjutnya. Selain itu, untuk beberapa kasus sudah dianggap selesai oleh pengawas ketenagakerjaan namun belum tentu hak-hak pekerja benar-benar sudah terpenuhi. Faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan perkara ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah antara lain dari faktor subtansi hukum bahwa pengaturan pengenaan sanksi administratif belum dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, dari faktor struktur hukum bahwa pengawas ketenagakerjaan kurang memantau pelaksanaan nota pemeriksaan oleh pengusaha atau pihak perusahaan sehingga belum maksimal untuk upaya penanganan perkara ketenagakerjaan ke tahap selanjutnya. Dan faktor budaya hukum, antara lain dari pihak pekerja masih kurangnya pengetahuan terkait hak dan kewajibannya serta kurangnya keberanian dari tenaga kerja untuk menyampaikan terjadinya suatu pelanggaran norma ketenagakerjaan sehingga seringkali terjadi melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain terhadap suatu perkara ketenagakerjaan. Selain itu sikap dari pekerja itu sendiri yang menjadi kurang bertanggungjawab atas pekerjaannya ketika sudah melaporkan perusahaan. Dari pihak perusahaan, sikap pengusaha/pengurus perusahaan yang tidak mau bekerjasama untuk memberikan data-data pendukung dalam penyelesaian perkara ketenagakerjaan dan adanya perlakuan tidak baik dari pengusaha/pengurus perusahaan kepada pekerja yang telah melaporkan perusahaan.

Actions (login required)

View Item