PURNAMASARI, Arny Dewi (2017) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Transportasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Kulon Progo). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (13kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas _1.pdf Restricted to Repository staff only Download (534kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (122kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (390kB)
Preview	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Download (7kB) | Preview
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (181kB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi secara umum. Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi. Permasalahan yang akan dibahas adalah pengaturan pembagian urusan rumah tangga daerah dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pembagian urusan rumah tangga daerah serta mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan situs-situs internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan pembagian urusan rumah tangga daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah menganut sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga riil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi. Pengaturan lebih lanjut ditemui dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Actions (login required)

View Item