Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara oleh Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara (RUPBASAN) di RUPBASAN Serang Banten

SABILAH, Sali (2017) Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara oleh Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara (RUPBASAN) di RUPBASAN Serang Banten. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
cover_1.pdf

Download (425kB) | Preview
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (435kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
BAB I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (448kB)
[img] PDF (BabII)
BAB II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (508kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (443kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (697kB)
[img] PDF (BabV)
BAB V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (426kB)
[img] PDF (Dafarpustaka)
Daftar Pustaka_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (433kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan upaya paksa penggeledahan oleh Penyidik POLRI terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Tasikmalaya. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan penggeledahan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Metode penyajian data dalam bentuk uraian yang dibentuk secara sistematis. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah Pelaksanaan penggeledahan rumah dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: penyidik memperoleh laporan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya pengggeledahan rumah tersangka yang disaksikan oleh dua orang saksi, karena dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negeri, tetapi setelah selesai melakukan penggeledahan penyidik segera melaporkan dan meminta surat persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hambatan yang umum terjadi dalam penggeledahan rumah yaitu barang bukti disangkal, tersangka mempersulit jalannya penggeledahan, tidak setuju rumahnya digeledah. Upaya mengatasi hambatan yaitu dengan pendekatan intensif, serta dilakukan tindakan tegas agar tersangka mau bekerja sama. Peraturan perundangan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan penggeledahan rumah yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, KUHAP dalam Pasal 1 butir 17, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126 dan pasal 127. Kata Kunci: Upaya Paksa, Penggeledahan, Penyalahgunaan Narkotika.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Rumah penyimpanan benda sita negara, pelaksanaan pengelolaan
Subjects: A > A52 Administrative law
H > H330 Human rights
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Sri Hartati
Date Deposited: 04 Oct 2018 07:01
Last Modified: 04 Oct 2018 07:01
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/11

Actions (login required)

View Item View Item