SUDARYANTO, Heri (2021) Pelaksanaan Penjualan Langsung Benda Sitaan Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor (Study Kejaksaan Negeri Purwokerto). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Heri Sudaryanto-E2A019012-Tesis-2021.pdf Download (186kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Heri Sudaryanto-E2A019012-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (904kB)
	PDF (BabI) BAB I-Heri Sudaryanto-E2A019012-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-Heri Sudaryanto-E2A019012-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Heri Sudaryanto-E2A019012-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Heri Sudaryanto-E2A019012-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (BabV) BAB V-Heri Sudaryanto-E2A019012-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	PDF (Cover) COVER-Heri Sudaryanto-E2A019012-Tesis-2021.pdf Download (26kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Heri Sudaryanto-E2A019012-Tesis-2021.pdf Download (363kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan penjualan langsung benda sitaan pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No: PER – 002/A/JA/05/2017 jo. Peraturan Jaksa Agung RI No: 10 Tahun 2019 di Kejaksaan Negeri Purwokerto menganalisis faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penjualan langsung benda sitaan pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian Satlantas Polresta Banyumas, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penjualan langsung benda sitaan pelanggaran lalu lintas berupa sepeda motor oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto baik yang berkaitan dengan proses, mekanisme, dan syarat-syarat maupun tahap penjualan langsung telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-002/A/JA/05/2017 jo. Peraturan Jaksa Agung RI No. 10 Tahun 2019 tantang Pelelangan dan Penjulan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sitaan Eksekusi. Faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penjualan langsung benda sitaan pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Purwokerto : a. Struktur Hukum, adanya perbedaan pendapat dari unsur penegak hukum antara pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian dalam masalah proses registrasi ulang kendaraan bermotor hasil penjualan langsung, pihak Kepolisian menolak permohonan registrasi ulang yang didasarkan pada Berita Acara penjualan langsung benda sitaan berupa kendaraan bermotor. b. Substansi Hukum belum ada harmonisasi peraturan tentang pelaksanaan penjualan langsung barang sitaan kendaraan bermotor khususnya ketentuan tentang registrasi ulang yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian. c. Kultur Hukum meliputi baik dari kultur hukum dari aspek internal legal culture berupa sikap-sikap, dan pendapat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) maupun dari aspek external legal culture masyarakat pada umumnya khususnya pembeli kendaraan bermotor hasil penjualan langsung oleh pihak Kejaksaan.

Actions (login required)

View Item