FAUZIYAH, Rezza (2021) Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN Pml). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-REZZA FAUZIYAH-E1A015171-SKRIPSI-2021.pdf Download (41kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-REZZA FAUZIYAH-E1A015171-SKRIPSI-2021.pdf Download (21kB)
	PDF (BabI) BAB I -REZZA FAUZIYAH-E1A015171-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	PDF (BabII) BAB II-REZZA FAUZIYAH-E1A015171-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	PDF (BabIII) BAB III-REZZA FAUZIYAH-E1A015171-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (29kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-REZZA FAUZIYAH-E1A015171-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	PDF (BabV) BAB V -REZZA FAUZIYAH-E1A015171-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-REZZA FAUZIYAH-E1A015171-SKRIPSI-2021.docx.pdf Download (227kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-REZZA FAUZIYAH-E1A015171-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (884kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang mana tercantum didalam dasar negara indonesia yaitu Pancasila sila ke empat. Salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum atau disingkat pemilu yang mana merupakan suatu sarana yang tersedia bagi rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya sebagai warga Indonesia untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya tanpa adanya paksaan atau ancaman. Untuk menjalankan dan melindungi jalannya salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia yaitu pemilu dari perbuatan perbuatan yang dapat merusak jalannya pemilu maka dibuatlah undang undang khusus yang mengatur mengenai pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak menjamin suatu pemilihan umum bebas dari kecurangan atau perbuatan perbuatan yang mencoreng arti dari demokrasi seperti didalam putusan pengadilan negeri pemalang Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN Pml. Dalam penelitian saya rumusan masalahnya adalah 1.Apakah pertimbangan hukum hakim terhadap alat bukti sesuai dengan prinsip pembuktian?, 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap terpidana dalam putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN Pml?. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dan analisis data menggunakan normative kualitatif dengan tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah pertimbangan hakim sudah benar dan melihat akibat hukum terhadap terdakwa.

Actions (login required)

View Item