YONANTA, Mita Vicencia (2021) Penerapan Doktrin Business Judgement Rule pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MITA VICENCIA YONANTA-E2A019003-TESIS-2021.pdf Download (75kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MITA VICENCIA YONANTA-E2A019003-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-MITA VICENCIA YONANTA-E2A019003- TESIS-2021.pdf Download (151kB)
	PDF (BabI) BAB-I-MITA VICENCIA YONANTA-E2A019003- TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	PDF (BabII) BAB-II-MITA VICENCIA YONANTA-E2A019003- TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-MITA VICENCIA YONANTA-E2A019003-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-MITA VICENCIA YONANTA-E2A019003- TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	PDF (BabV) BAB V-MITA VICENCIA YONANTA-E2A019003-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-MITA VICENCIA YONANTA-E2A019003-TESIS-2021.pdf Download (156kB)

Abstract

Doktrin Business Judgement Rule bukanlah doktrin baru dalam hukum bisnis. Doktrin ini berasal dari negara common law. Negara tersebut, antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya. Indonesia mengakomodir doktrin business judgement rule dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 97 ayat (5), disebutkan bahwa seorang Direksi bebas dari tanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan: 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Direksi BUMN dalam manajemen risiko bagi BUMN dan untuk menganalisis kasus PT Pertamina (Persero) terkait perkara blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009 yang merugikan negara Rp 568 miliar berdasarkan unsur-unsur doktrin business judgement rule yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) Undang- Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus (Case Approach) pada putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 dan pendekatan undang-undang (Statute approach). Tipe Penelitian ini adalah preskriptif, dengan menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan documenter dengan teknik penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Data-data yang terkumpul dianalisis secara normatif kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Direksi adalah pihak yang bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan yang terkait dengan risiko usaha.Tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab dalam mengurus perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dijalankan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Namun demikian terdapat pembatasan tanggung jawab direksi berdasarkan business judgement rule dan kasus PT Pertamina telah memenuhi unsur Business VII Judgement Rule yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, yaitu tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Actions (login required)

View Item