DWIHANASETYA, Tiara (2021) Optimalisasi Peran Inspektorat Kabupaten Banyumas Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Tiara Dwihanasetya-E2A018027-Tesis-2021.pdf Download (88kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Tiara Dwihanasetya-E2A018027-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Tiara Dwihanasetya-E2A018027-Tesis-2021.pdf Download (110kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Tiara Dwihanasetya-E2A018027-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Tiara Dwihanasetya-E2A018027-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Tiara Dwihanasetya-E2A018027-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Tiara Dwihanasetya-E2A018027-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (828kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Tiara Dwihanasetya-E2A018027-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA-Tiara Dwihanasetya-E2A018027-Tesis-2021.pdf Download (140kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Tiara Dwihanasetya-E2A018027-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi disebut kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat merusak seluruh sistem kehidupan, bahkan sampai kerusakan moral dan mental masyarakat, serta merugikan negara. Faktanya, masih ditemukan penyelewengan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dalam bentuk pemberian fasilitas dan perlakuan istimewa terhadap pihak lain yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri. Tindak korupsi yaitu mark up, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan mark down. Perlu adanya optimalisasi peran Inspektorat Kabupaten/kota sebagai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Undang- undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan dan menganalisis optimalisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi; (2) untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan-hambatan Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Penggunanan metode penelitian kualitatif deskriptif pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini didapatkan dua kesimpulan yaitu (1) Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sudah optimal dibuktikan dengan penghargaan untuk pengelolaan gratifikasinya dari hasil pencapaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan sistem akuntanbilitas terbaik se-Jawa Tengah. Semakin menurunnya OPD atau ASN bermasalah setiap tahun dan semua OPD atau ASN melaksanakan tupoksinya dengan baik. (2) Penghambat inspektorat Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya adalah keterbatasan anggaran untuk peningkatan SDM APIP jumlah APIP yang tersedia belum mencukupi dari kebutuhan.

Actions (login required)

View Item