PONGOH, Andri Sebastian (2021) Proliferasi Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri Terkait Tidak Ikut Sertanya Indonesia dalam Arms Trade Treaty Perserikatan Bangsa-Bangsa 2013. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Andri Sebastian Pongoh-E1A017036-Skripsi-2021.pdf Download (114kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Andri Sebastian Pongoh-E1A017036-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Andri Sebastian Pongoh-E1A017036-Skripsi-2021.pdf Download (109kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Andri Sebastian Pongoh-E1A017036-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Andri Sebastian Pongoh-E1A017036-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Andri Sebastian Pongoh-E1A017036-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Andri Sebastian Pongoh-E1A017036-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Andri Sebastian Pongoh-E1A017036-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Andri Sebastian Pongoh-E1A017036-Skripsi-2021.pdf Download (342kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Andri Sebastian Pongoh-E1A017036-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)

Abstract

Proliferasi senjata konvensional, khususnya senjata kecil dan senjata ringan (SALW) yang menciptakan penderitaan manusia di seluruh dunia mendorong terbentuknya Arms Trade Treaty 2013 (ATT) yang mengatur transfer setiap jenis senjata konvensional. Proliferasi senjata konvensional terjadi di Indonesia tidak hanya secara legal di kalangan institusi pertahanan dan keamanan berupa pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga secara ilegal di kalangan masyarakat yang dapat menciptakan gangguan keamanan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dampak pada program pengadaan sebagai bentuk proliferasi alutsista dalam negeri terkait langkah tidak ikut serta (abstain) Indonesia dalam ATT dan mengetahui urgensi Indonesia untuk melakukan aksesi perjanjian tersebut. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep serta menggunakan spesifikasi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat memberikan dampak pada pengadaan alutsista dalam negeri adalah risiko embargo yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 7 Ayat 3 ATT. Adanya potensi embargo membuat ATT bertentangan dengan Pasal 43 Ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Hal tersebut akan menciptakan kendala memperoleh bagian dan komponen dalam rangka pengadaan alutsista dalam negeri yang diselenggarakan melalui kerja sama luar negeri (joint-venture) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Industri Pertahanan. Pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 7 Ayat 3 ATT akan menghalangi Indonesia untuk melaksanakan hak mempertahankan dirinya (self-defense) sebagai negara berdaulat yang dijamin oleh Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia belum memiliki urgensi untuk aksesi ATT. Hal ini terlihat dari belum dapat terpenuhinya seluruh kepentingan nasional Indonesia jika ATT diaksesi. Indonesia berpedoman pada kepentingan nasionalnya dalam membuat sebuah perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Di sisi lain, sudah ada instrumen hukum internasional selain ATT yang telah dapat memenuhi kepentingan nasional tersebut.

Actions (login required)

View Item