BASRI, Muchamad Hasan (2021) Tinjauan Yuridis Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Ditandatangani Secara Digital, Dan Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Fidusia Berbasis Elektronik di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Bumiayu. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-Muchamad Hasan Bari-E2B017046-Tesis-2021.pdf.pdf Download (362kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas-Muchamad Hasan Bari-E2B017046-Tesis-2021 (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (660kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak-Muchamad Hasan Bari-E2B017046-Tesis-2021.pdf Download (405kB)
	PDF (BabI) Bab I-Muchamad Hasan Bari-E2B017046-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	PDF (BabII) Bab II-Muchamad Hasan Bari-E2B017046-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (607kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Muchamad Hasan Bari-E2B017046-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Muchamad Hasan Bari-E2B017046-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (700kB)
	PDF (BabV) BAB V-Muchamad Hasan Bari-E2B017046-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka-Muchamad Hasan Bari-E2B017046-Tesis-2021.pdf Download (588kB)
	PDF (Lampiran) Lampiran-Muchamad Hasan Bari-E2B017046-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)

Abstract

MUCHAMAD HASAN BASRI, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Tinjauan Yuridis Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Ditandatangani Secara Elektronik dan Akibat Hukum terhadap Keterlambatan Pendaftaran Fidusia Berbasis Elektronik di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bumiayu. Komisi Pembimbing, Ketua : Dr.Sulistyandari, S.H., M.Hum dan anggota : Dr.Siti Muflichah, S.H., M.H. Situasi pandemi covid – 19 saat ini banyak calon debitur yang tidak bisa keluar rumah karena kebijakan pemerintah untuk lockdown, padahal mereka harus menandatangani akad kredit baik untuk surat perjanjian kredit maupun surat kuasa pembebanan fidusianya agar kredit bisa cair. Untuk memberikan solusi permasalahan tersebut, maka pegadaian mengadakan terobosan dengan membolehkan tanda tangan secara elektronik, Setelah proses penandatangan tersebut selesai, maka proses selanjutnya adalah pembuatan akta fidusia oleh notaris. Namun, saat akta fidusianya sudah jadi, terkadang ada notaris yang terlambat mendaftarkannya secara online walaupun sudah ada ketentuan jangka waktu pendaftaran selama 30 hari sejak tanggal dibuatnya akta fidusia oleh notaris. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang ditandatangani secara elektronik dan akibat hukum terhadap akta fidusia yang dibuat oleh notaris, jika terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (SKPJF) yang ditandatangani secara elektronik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta pembebanan fidusia yang telah dibuat oleh notaris jika terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia berbasis elektronik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembuktian surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (SKPJF) yang ditanda tangani secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak secara nyata (dengan kehadiran langsung para pihak). Lebih lanjut bahwa kekuatan pembuktian surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (SKPJF) yang ditandatangani secara elektronik memiliki perbedaan hanya pada tersertifikasi atau tidak tersertifikasi surat tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Merujuk ketentuan tersebut maka surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (SKPJF) yang ditandatangani secara elektronik oleh PT. Pegadaian (persero) cabang Bumiayu meskipun tidak tersertifikasi dan dibuat dibawah tangan maka kekuatan pembuktiannya dalam perkara perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik sepanjang akta tersebut tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan dinyatakan sah secara hukum namun apabila kebenaran tanda tangan elektroniknya disangkal maka harus diuji melalui digital forensik dan dibuktikan kebenarannya di pengadilan. Selanjutnya adalah akibat hukum terhadap akta fidusia yang dibuat oleh notaris, bilamana terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia berbasis elektronik maka akta fidusinya tidak bisa didaftarkan dan harus dipendaftaran ulang lagi oleh kreditur atau pemohon secara online, dan harus membuat akta fidusia baru untuk didaftarkan kembali dengan nomor dan tanggal akta fidusianya yang baru, hal ini sesuai dengan Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2015. Akibat hukum lainnya adalah kreditur atau pemohon tidak memiliki sertifikat fidusia sehingga tidak memiliki status sebagai kreditur yang didahulukan (konkuren) terhadap kreditur lainnya atau hak - hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia bila akta fidusianya tidak didaftarkan lagi.

Actions (login required)

View Item