HARTAMA, Wahyu Satriya (2021) Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Sertipikat Ganda atas Tanah melalui Pengajuan Gugatan (Studi Putusan Nomor : 91/G/2019/PTUN.SMG ). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Wahyu Satriya Hartama-E1A017184-Skripsi-2021.pdf Download (207kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Wahyu Satriya Hartama-E1A017184-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (695kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Wahyu Satriya Hartama-E1A017184-Skripsi-2021.pdf Download (196kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Wahyu Satriya Hartama-E1A017184-Skripsi-FH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Wahyu Satriya Hartama-E1A017184-Skripsi-FH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Wahyu Satriya Hartama-E1A017184-Skripsi-FH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Wahyu Satriya Hartama-E1A017184-Skripsi-FH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (801kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Wahyu Satriya Hartama-E1A017184-Skripsi-FH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Wahyu Satriya Hartama-E1A017184-Skripsi-2021.pdf Download (311kB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Semarang Nomor : 91/G/2019/PTUN.SMG, dilatarbelakangi oleh adanya sengketa sertipikat hak milik atas tanah yang ganda atau tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur upaya administratif sebelum mengajukan gugatan dan dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan sertifikat objek sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan ini menemukan bahwa menurut Perma Nomor 6 Tahun 2018 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU-AP) Penggugat harus menempuh prosedur upaya administratif sebelum mengajukan gugatan. Penggugat telah menempuh keberatan, akan tetapi Tergugat bersikap diam tidak menyelesaikan keberatan tersebut, berdasarkan fakta hukum ini, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah nyata-nyata menempuh Upaya Administratif. Sikap diam tergugat tersebut tidak dapat diajukan ke PTUN sebagai sengketa permohonan fiktif-positif, dikarenakan objek sengketa tidak sesuai dengan kriteria permohonan berdasarkan Perma No. 8 Tahun 2017. Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan batal sertipikat objek sengekta dengan berdasar adanya fakta baru yaitu jual beli atas bidang tanah milik Ni Sanradji sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, sehingga seharusnya Sertipikat Objek Sengketa dicabut terlebih dahulu sebelum diterbitkan SHM a.n. Penggugat. Jual beli tanah tersebut menyebabkan data yuridis objek sengketa tidak sesuai dengan keadaan aslinya sehingga dapat dibatalkan sebagaimana Pasal 63 UUAP dan PP Nomor 24 Tahun 1997, serta melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU-AP.

Actions (login required)

View Item