KURNIAJI, Muchammad (2021) Kepastian Hukum Terhadap Investasi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Sorong Pasca Berlakunya Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pemasaran Gas Bumi. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muchammad Kurniaji-E2A017051-Tesis-2021.pdf Download (206kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muchammad Kurniaji-E2A017051-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muchammad Kurniaji-E2A017051-Tesis-2021.pdf Download (312kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Muchammad Kurniaji-E2A017051-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Muchammad Kurniaji-E2A017051-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Muchammad Kurniaji-E2A017051-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Muchammad Kurniaji-E2A017051-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (669kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Muchammad Kurniaji-E2A017051-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muchammad Kurniaji-E2A017051-TESIS-2021.pdf Download (446kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Muchammad Kurniaji-E2A017051-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sehubungan dengan kebutuhan minyak dan gas bumi setiap tahunnya yang semakin tinggi di Indonesia dan realisasi Lifting tiap tahunnya tidak dapat memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi dengan kata lain neraca migas mengalami defisit. Pemerintah Pusat melalui SKK Migas memiliki target 1 juta barel pada tahun 2030 untuk itu upaya demi upaya terus dilakukan khususnya mengenai kemudahan berusaha dan juga simplifikasi peraturan-peraturan yang disajikan kepada calon-calon investor dan para kontraktor kontrak kerja sama eksisting demi menjamin kepastian hukum, namun disaat Pemerintah Pusat sedang berupaya akan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melalui Bupati Sorong menerbitkan suatu peraturan yaitu Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemasaran Gas Bumi. Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian dari ketentuan hukum dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dan hasil analisis yang dijelaskan dengan metode teks naratif yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan bahwa terbitnya Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemasaran Gas Bumi tidak menjamin kepastian hukum terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama eksisting dan calon-calon investor yang berminat kepada wilayah kerja minyak dan gas bumi di Kabupaten Sorong karena adanya kewajiban penjualan atas gas bumi yang dihasilkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada BUMD yang ditunjuk dalam peraturan tersebut, serta Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemasaran Gas Bumi pun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimana pengelolaan atas sumber daya alam merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Kata Kunci : Investasi, Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item