MUSA, Muhammad (2021) Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam Sengketa Hak Atas Tanah (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MUHAMMAD MUSA-E1A017380-SKRIPSI-2021.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MUHAMMAD MUSA-E1A017380-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-MUHAMMAD MUSA-E1A017380-SKRIPSI-2021.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB-I-MUHAMMAD MUSA-E1A017380-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II-MUHAMMAD MUSA-E1A017380-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-MUHAMMAD MUSA-E1A017380-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-MUHAMMAD MUSA-E1A017380-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-MUHAMMAD MUSA-E1A017380-SKRIPSI-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-MUHAMMAD MUSA-E1A017380-SKRIPSI-2021.pdf Download (1MB)

Abstract

Perbuatan Melawan Hukum yang secara sederhana terjadi di sekitar kita adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang karena merugikan orang lain, hal tersebut juga sudah jelas dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sejak tahun 1924 Hoge Raad memutuskan bahwa penguasa dapat juga dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, bilamana perbuatannya merupakan perbuatan yang adalah spesifik perbuatan hukum publik. Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019 dan penerapan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 568/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019 dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 227/PDT/2015/PT.DKI juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 3650 K/PDT/2016. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian preskriptif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan metode kepustakaan, metode penyajian dalam bentuk teks naratif, dan disusun secara sistematis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019 mempertimbangkan perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yakni Tergugat yang tidak memeriksa data fisik dan data yuridis saat melakukan konversi sehingga mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1503/Gunung Sahari Selatan atas nama Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut melanggar hak subyektif Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Penerapan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 568/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst juncto Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019 sudah tepat dalam menentukan hak atas tanah obyek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan menyatakan perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan majelis hakim Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019 dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Penggugat dapat dibenarkan yaitu dengan adanya kekhilafan Hakim. Selain itu, penerapan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 227/PDT/2015/PT.DKI keliru dalam menentukan hak atas tanah obyek sengketa karena hanya menyanggah dalil Penggugat, serta menyatakan perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum melainkan pelanggaran administarasi, padahal perbuatan Tergugat melanggar hak subyektif.

Actions (login required)

View Item