FATHUROJI, Fathuroji (2021) Disparitas Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fathuroji-E2A018026-Tesis-2021.pdf Download (56kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fathuroji-E2A018026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fathuroji-E2A018026-Tesis-2021.pdf Download (61kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Fathuroji-E2A018026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Fathuroji-E2A018026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Fathuroji-E2A018026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Fathuroji-E2A018026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Fathuroji-E2A018026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fathuroji-E2A018026-Tesis-2021.pdf Download (86kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Fathuroji-E2A018026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (944kB)

Abstract

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Persoalan dalam penegakan hukum mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes adalah perbedaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus yang sama, area hukum yang sama dan dasar hukum yang sama. Hal ini akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menganalisa lebih mendalam tentang permasalahan pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes. Berdasarkan hasil penelitian pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes terjadi adanya kesenjangan dalam penjatuhan pidana karena hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS dengan melihat latar belakang dan motif anak melakukan tindak pidana pesetubuhan. Selain itu juga hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan anak melakukan tindak pidana persetubuhan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Brebes disebabkan oleh: (1) faktor keadaan hakim berupa sifat subjektif dan objektif, (2) faktor perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pidana, (3) faktor sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil law System dan (4) faktor tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya dijadikan sebagai pedoman saja.

Actions (login required)

View Item