Kewenangan Diskresi Sebagai Dasar Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 122/G/2015/PTUN-JKT)

PERMANA, Anggita Larasati Dwi (2017) Kewenangan Diskresi Sebagai Dasar Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 122/G/2015/PTUN-JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (88kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas _1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (488kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (89kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (251kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (286kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (170kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (363kB)
[img]
Preview
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf

Download (90kB) | Preview
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf

Download (166kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 122/G/2015/PTUN-JKT, yang akan menguraikan bagaimana menentukan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara tersebut, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan kewenangan diskresi terhadap keabsahan suatu KTUN. Tergugat dalam perkara a-quo adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNJ, dan obyek gugatannya adalah Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNJ Nomor 257/5.FIS/SK/2015 tertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral berupa menjauhkan Penggugat dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa, serta menarik Penggugat dari tugas belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan siapa yang sesungguhnya diberikan wewenang untuk menerbitkan keputusan berupa pemberian sanksi moral, sementara sanksi moral tidak diatur secara jelas. Namun, bukan berarti Tergugat tidak berwenang untuk memberikan sanksi moral. Menurut Majelis Hakim, kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa termasuk dalam kewenangan diskresi, dan Majelis Hakim dalam mengelompokan tindakan Tergugat sebagai kewenangan diskresi telah tepat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17140
Uncontrolled Keywords: Kewenangan Diskresi, Keabsahan, dan KTUN
Subjects: A > A52 Administrative law
C > C904 Courts
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Anisa Sri Restanti
Date Deposited: 09 Oct 2018 08:40
Last Modified: 02 Jan 2020 02:25
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/116

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year