SETIAWAN, Imam Febrianto (2021) Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Imam Febrianto Setiawan-E1A115124-Skripsi-2021.pdf Download (245kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Imam Febrianto Setiawan-E1A115124-Skripsi-2021.Pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (607kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Imam Febrianto Setiawan-E1A115124-Skripsi-2021.pdf Download (241kB)
	PDF (BabI) BAB -I-Imam Febrianto Setiawan-E1A115124-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (541kB)
	PDF (BabII) BAB -II-Imam Febrianto Setiawan-E1A115124-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	PDF (BabIII) BAB -III-Imam Febrianto Setiawan-E1A115124-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	PDF (BabIV) BAB -IV-Imam Febrianto Setiawan-E1A115124-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (762kB)
	PDF (BabV) BAB -V-Imam Febrianto Setiawan-E1A115124-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA -Imam Febrianto Setiawan-E1A115124-Skripsi-2021.pdf Download (527kB)

Abstract

Eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan dan sifatnya sangat esensial dalam rangka penegakan hukum pidana material dan putusan akhir merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan eksekusi olej Jaksa. Dalam tindak pidana Korupsi terdapat jenis pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pembayaran uang pengganti juga memiliki limitasi waktu dalam proses pembayarannya dan apabila tidak memenuhi waktu tersebut akan dilakukan penyitaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan didapati bahwa pelaksanaan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Purwokerto sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana harus ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian dilakukan penelusuran asset, selanjutnya maka akan dilakukan penyitaan, terhadap barang sitaan tersebut disimpan di Kejaksaan dan Rubbasan, setelah itu maka akan dilakukan lelang melalui KPKNL. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum KPK adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan.

Actions (login required)

View Item