MUFIDA, Dhea Irfan (2021) Tinjauan Yuridis Normatif Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kefarmasian dalam Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER SKRIPSI - E1A016260 - DHEA IRFAN MUFIDA.pdf Download (130kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dhea Irfan Mufida-E1A016260- Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dhea Irfan Mufida-E1A016260- Skripsi-2021.pdf Download (307kB)
	PDF (BabI) BAB I-Dhea Irfan Mufida-E1A016260-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB)
	PDF (BabII) BAB II-Dhea Irfan Mufida-E1A016260-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (634kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Dhea Irfan Mufida-E1A016260-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Dhea Irfan Mufida-E1A016260-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB)
	PDF (BabV) BAB V-Dhea Irfan Mufida-E1A016260-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dhea Irfan Mufida-E1A016260-Skripsi-2021.pdf Download (546kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan serta bentuk tanggung jawab hukum tenaga kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (Analytical Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundangundangan (hukum positif), penelitian taraf sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan serta metode analisis data dengan content analysis dan comparative analysis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum tenaga kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi. Akan tetapi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2020 tidak menyebutkan bentuk sanksi administratif, serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tidak terdapat pasal sanksi. Bentuk pertanggungjawaban hukum tenaga kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi tanggung jawab perdata diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; tanggung jawab pidana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, serta Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 2009; tanggung jawab administrasi diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2020, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, serta Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Actions (login required)

View Item