SODIKUN, Sodikun (2021) Politik Hukum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Studi di Kabupaten Banyumas ). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Sodikun-E2A019026-Tesis-2021.pdf Download (217kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Sodikun-E2A019026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Sodikun-E2A019026-Tesis-2021.pdf Download (197kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Sodikun-E2A019026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Sodikun-E2A019026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Sodikun-E2A019026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Sodikun-E2A019026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (715kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Sodikun-E2A019026-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Sodikun-E2A019026-Tesis-2021.pdf Download (316kB)

Abstract

Politik hukum menentukan arah pembangunan hukum, jika arah pembangunan hukum diletakkan di atas dasar dan landasan yang kuat, maka hukum akan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan pembangunan hukum nasional selaras dengan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia, untuk mencapai Indonesia yang adil dan sejahtera. Penyusunan anggaran daerah mempunyai makna yang sangat penting dalam tujuan yang sama untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Politik hukum diarahkan terciptanya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan, pelaksanaan visi, misi dan program pembangunan pemerintah daerah baik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Metode pendekatan adalah yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analisis. Sumber data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian, pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, kamus. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Politik hukum Penyusunan APBD adalah kebijakan pemerintah meliputi : isi kebijakan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan pemerintah dalam menetapkan Penyusunan APBD yang berlaku dan cara pemerintah menentukan kebijakan dalam Penyusunan APBD yang berlaku. Prinsip yang menjadi ukuran adalah prinsip menentukan nasib sendiri dan kemandirian daerah serta prinsip-prinsip yang terangkum dalam Pancasila. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, di daerah dibentuk dinas/badan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, diimplementasikan melalui urusan pemerintahan konkuren, baik urusan pemerintahan wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) maupun urusan pemerintahan pilihan. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Postur APBD Kabupaten Banyumas khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar telah memenuhi tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah.

Actions (login required)

View Item