Penerapan Pemberhentian Tidak dengan Hormat PNS tentang Status PNS yang telah Dijatuhi Putusan Pengadilan karena Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

WRUHANTORO, Deni (2020) Penerapan Pemberhentian Tidak dengan Hormat PNS tentang Status PNS yang telah Dijatuhi Putusan Pengadilan karena Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
2.COVER-DENI WRUHANTORO-E1A014233-SKRIPSI-2020.pdf

Download (176kB)
[img] PDF (Legalitas)
3.LEGALITAS-DENI WRUHANTORO-E1A014233-SKRIPSI-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (617kB)
[img] PDF (Abstrak)
4.ABSTRAK-DENI WRUHANTORO-E1A014233-SKRIPSI-2020.pdf

Download (151kB)
[img] PDF (BabI)
5.BAB I-DENI WRUHANTORO-E1A014233-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (334kB)
[img] PDF (BabII)
6.BAB II-DENI WRUHANTORO-E1A014233-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (335kB)
[img] PDF (BabIII)
7.BAB III-DENI WRUHANTORO-E1A014233-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (165kB)
[img] PDF (BabIV)
8.BAB IV-DENI WRUHANTORO-E1A014233-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (427kB)
[img] PDF (BabV)
9.BAB V-DENI WRUHANTORO-E1A014233-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (146kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
10.DAFTAR PUSTAKA-DENI WRUHANTORO-E1A014233-SKRIPSI-2020.pdf

Download (278kB)

Abstract

Manajemen PNS menurut Pasal 55 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi antara lain, penyusunan dan penetapankebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier dan sampai padatahap pemberhentian serta perlindungan. Salah satu Manajamen PNS adalahpemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan.Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara danReformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan SuratKeputusan Bersama (SKB) Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 yang memerintahkan kepada PPK dan PyB untuk segeramenetapkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNSyang bersangkutan di Instansi Pusat maupun Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pem berhentiantidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatandan menganalisis implikasi pemberhentian tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Adapun metode pendekatan yangdigunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangandan analistis, serta menggunakan spesifikasi preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pemberhentian tidakdengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanyaitu diperintahkan kepada PPK berdasarkan SKB Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 dengan maksud u ntuk segeramenetapkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkanusulan PyB Implikasi hukum ditetapkan surat pemberhentian tidak denganhormat PNS atas perintah SKB Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,Nomor 153/KEP/2018 terhadap PNS yang sudah dikenakan sanksipemberhentian diberikan kesempatan dengan mengajukan ke BAPEK.Apabila ditolak dapat mengajukan gugatan ke PTTUN.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E20019
Uncontrolled Keywords: PNS, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Tindak PidanaKejahatan Jabatan
Subjects: A > A52 Administrative law
P > P665 Punishment
U > U19 Unemployment
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs PKL PKL
Date Deposited: 17 Jan 2022 04:09
Last Modified: 17 Jan 2022 04:09
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/12830

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year