ASHIDDIQIE, Mohamad Jimly (2020) Pembatalan Perkawinan karena Poliandri (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor:803/Pdt.G/2019/Pa.Grt). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (152kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (925kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (343kB)
	PDF (BabI) BAb I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (791kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	PDF (BabV) Bab V .pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka.pdf Download (213kB)
	PDF (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)

Abstract

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanmenyebutkan bahwa “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, artinya perkawinan menganut asasmonogami, namun dalam praktiknya banyak terjadi perkawinan yang melanggar ketentuanyang terdapat di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan carapemalsuan surat maupun tidak dipenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan, yangdapat mengakibatkan pembatalan perkawinan seperti pada Putusan Nomor803/Pdt.G/2019/PA.Grt. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Pertimbangan HukumHakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena poliandri pada PutusanPengadilan Agama Garut Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Grt. Metode penelitianyuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, pengumpulan data studikepustakaan dengan inventarisasi, analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalanperkawinan karena poliandri Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor803/Pdt.G/2019/PA.Grt, pertimbangan Hukum Hakim hanya mendasarkan padaPasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti dasar PertimbanganHukum Hakim dalam perkara ini dapat dilengkapi dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 9,Pasal 22, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Actions (login required)

View Item