AWALIYAH, Nurul Miftah (2020) Politik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-2020.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-2020.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB-I-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-FISIP-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-FISIP-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-FISIP-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-FISIP-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-FISIP-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabVI) BAB-VI-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-FISIP-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabVII) BAB-VII-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-FISIP-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-FISIP-2020.pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Nurul Miftah Awaliyah-F1D015026-Skripsi-FISIP-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang politik implementasi PeraturanDaerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang penanggulangan HIV dan AIDS diKabupaten Banyumas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1)memahami dan mendeskripsikan politik implementasi Perda Nomor 14 Tahun2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyumas; 2)mengetahui dan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam politik implementasiPerda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS diKabupaten Banyumas; 3) mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yangmendukung dan menghambat politik implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2015tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyumas. Penelitian inidilandasi oleh perspektif strukturalis dan paradigma konstruktivisme denganmenggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalahpendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan purposivesampling yang diperluas menggunakan snowball sampling. Teknik pengumpulandata menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta datanyadianalisis menggunakan model analisis interaktif. Teknik keabsahan datamenggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan DaerahNomor 14 Tahun 2015 yang belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu,pemerintah membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun2017. Perbup tersebut dibentuk sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan daerahterkait upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Aktor-aktor yang terlibat dalamimplementasi Peraturan Daerah Daerah Nomor 14 Tahun 2015 di KabupatenBanyumas terbagi menjadi aktor dominan dan nondominan. Aktor dominanadalah DPRD, dinas kesehatan, KPA, dan LSM, sedangkan aktor nondominanadalah masyarakat. Pada dasarnya, setiap aktor memiliki kepentingan dankekuasaan masing-masing dalam mengupayakan penanggulangan HIV dan AIDS,sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik. Faktor pendukung implementasinyaadalah kesiapan layanan kesehatan dan pengaruh LSM dalam efektivitas VCTdalam komunitas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah stigma dandiskriminasi masyarakat, tingginya angka drop out orang dengan HIV dan AIDS. Kelompok sasaran tidak terlibat dalam implementasi perda, dan belumtercukupinya anggaran untuk pengendalian HIV dan AIDS. Tingginya angkakasus HIV dan AIDS di Kabupaten Banyumas menunjukkan capaian implementasiperda. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan program pengobatanAntiretroviral (ARV), sehingga banyak ODHA yang lose follow up. Kesimpulannya, adanya kepentingan aktor dalam politik implementasi tersebut,mulai dari kepentingan pemerintah dalam mencari kepercayaan publik hinggakepentingan masyarakat dalam mendapatkan hak kesehatan.

Actions (login required)

View Item