Keterangan Terdakwa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) dan the Federal Rules of Criminal Prosedure di Amerika Serikat: Sebuah Studi Perbandingan.

AMRULLOH, Muhammad Safiq (2020) Keterangan Terdakwa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) dan the Federal Rules of Criminal Prosedure di Amerika Serikat: Sebuah Studi Perbandingan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-M. SAFIQ AMRULLOH-E1A015154-SKRIPSI-2020.pdf.pdf

Download (135kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-M. SAFIQ AMRULLOH-E1A015154-SKRIPSI-2020.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (644kB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-M. SAFIQ AMRULLOH-E1A015154-SKRIPSI-2020.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (127kB)
[img] PDF (BabI)
BAB-I-M. SAFIQ AMRULLOH-E1A015154-SKRIPSI-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (394kB)
[img] PDF (BabII)
BAB-II-M. SAFIQ AMRULLOH-E1A015154-SKRIPSI-2020.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (579kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB-III-M. SAFIQ AMRULLOH-E1A015154-SKRIPSI-2020.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (134kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB-IV-M. SAFIQ AMRULLOH-E1A015154-SKRIPSI-2020.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (500kB)
[img] PDF (BabV)
BAB-V-M. SAFIQ AMRULLOH-E1A015154-SKRIPSI-2020.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (126kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR-PUSTAKA-M. SAFIQ AMRULLOH-E1A015154-SKRIPSI-2020.pdf.pdf

Download (257kB)

Abstract

Pada saat tulisan ini disusun Hukum Acara Pidana (HAP) dirasa kurangmemberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) karena penyelesaianperkara berjalan lambat dan over capacity di lembaga pemasyarakatan. Untukmengatasi permasalahan tersebut Rancangan Undang-Undang Hukum AcaraPidana (RUU HAP) Pasal 199 mengatur tentang keterangan terdakwa melaluijalur khusus yang diadopsi dari pleabargaining system di Amerika Serikat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturanketerangan terdakwa melalui jalur khusus dan Plea Bargaining System sertamodel pemeriksaan terdakwa di muka persidangan dalam Pasal 199 RUUHAP apakah sesuai dengan asas-asas peradilan pidana.Penelitian inimenggunakan metode pendekatan perbandingan hukum dan normatif denganspesifikasi penelitian deskriptif.Data yang digunakan dalam penelitian iniadalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.Data yangdiperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dandiuraikan secara sistematis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasandapat disimpulan bahwa keterangan terdakwa melalui jalur khusus terjadipada saat terdakwa mengakui semua perbuatan tindak pidana yang ancamanpidana didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Persidangkan perkaranyaakan dialihkan melalui acara singkat. Pidana penjara yang dijatuhkan tidakboleh melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum. Kemudian pleabargaining system, penuntut umum dan terdakwa dapat menyepakati suatuperjanjian dimana terdakwa mengakui kesalahannya dan penuntut umummenawarkan pencabutan tuntutan, merekomendasikan vonis tertentu atausepakat untuk tidak melawan keinginan terdakwa atas vonis yang ia harapkan.kesepakatan tersebut dituangkan dalam plea agreement. Kedua pengaturantersebut memiliki potensi untuk mengesampingkan asas tidak memberatkandiri sendiri (non self incriminations).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E20031
Uncontrolled Keywords: Hukum acara pidana, jalur khusus, plea bargaining system
Subjects: A > A1 Abacus
L > L75 Law
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs PKL PKL
Date Deposited: 17 Jan 2022 04:33
Last Modified: 17 Jan 2022 04:33
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/12850

Actions (login required)

View Item View Item