SOADUON, Andre (2020) Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Review terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-ANDRE SOADUON-E1A015021-Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalan Judicial Revi.pdf Download (130kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (735kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak-ANDRE SOADUON-E1A015021-Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalan Judicial Re.pdf Download (202kB)
	PDF (BabI) Bab-I-ANDRE SOADUON-E1A015021-Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalan Judicial Revi.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	PDF (BabII) Bab-II-ANDRE SOADUON-E1A015021-Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalan Judicial Rev.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	PDF (BabIII) Bab-III-ANDRE SOADUON-E1A015021-Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalan Judicial Re.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	PDF (BabIV) Bab-IV-ANDRE SOADUON-E1A015021-Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalan Judicial Rev.pdf Restricted to Repository staff only Download (878kB)
	PDF (BabV) Bab-V-ANDRE SOADUON-E1A015021-Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalan Judicial Revi.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar-Pustaka-ANDRE SOADUON-E1A015021-Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalan Judi.pdf Download (270kB)

Abstract

Sejarah di Indonesia pernah mencatat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi representasi dari seluruh rakyat Indonesia(Vertretungsorgandes Willens des Staatsvolkes), dengan hal tersebutmenjadikan MPR sebagai lembaga yang begitu supreme karena memilikikekuasaan tertinggi (power) untuk menjalankan kedaulatan rakyat (Die gezamteStaatgewalt liegi allein bei der Majelis). Perubahan telah berlalu, segala tugas,fungsi dan peran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehinggamelahirkan sebuah pristiwa politik hukum yaitu amandemen konstitusi yangdilakukan sebanyak empat kali, Adapun tujuan amandemen konstitusi untukmengakhiri sistem yang terdahulu karena dianggap telah usang serta memecahdan mendistribusikan kekuasaan dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Masalah dalam penelitian ini coba untuk dijawab dengan metodepenelitian legal research atau secara yuridis normatif, beberapa teori yangdipakai diantaranya paham konstitusionalisme, teori judicial review, ilmuperundang-undangan serta konsep penafsiran hukum. Pada praktiknya MPRbeberapa kali pernah mengeluarkan produk hukum berupa ketetapan yangmengatur secara umum, namun saat Sidang Tata Tertib MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, seluruh pihak bersepakat untukmelakukan peninjauan semua materi muatan Ketetapan MPR, keadaan inimenjadi menarik karena Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perihaleksistensi Ketetapan MPR didalam hierarki perundang-undangan, kemudianmengupas salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untukmenjalankan Judicial Review (JR), khususnya pada produk hukum legislatifyaitu Ketetapan MPR. Setelah dilakukannya penelitian, ada hal-hal yang ditemukan yaituKetetapan MPR tetap harus eksis karena faktor kepastian dan kemanfaatan yangmasih dianggap perlu dan dibutuhkan, lalu Mahkamah Konstitusi berwenangdalam menguji karena pada hakekatnya Mahkamah Konstitusi adalah guardianconstitution.

Actions (login required)

View Item