RIZALDY, Aldy Ferdinand (2020) Perlindungan Hukum Radiografer dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang -Udangan Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
PDF (Cover)
2. COVER-Aldy Ferdinand Rizaldy-E1A016209-Skripsi-2020.pdf Download (134kB) |
|
PDF (Legalitas)
3. LEGALITAS-Aldy Ferdinand Rizaldy-E1A016209-Skripsi-2020..pdf Restricted to Repository staff only Download (632kB) |
|
PDF (Abstrak)
4. ABSTRAK-Aldy Ferdinand Rizaldy-E1A016209-Skripsi-2020.pdf Download (300kB) |
|
PDF (BabI)
6. BAB-I-Aldy Ferdinand Rizaldy-E1A016209-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB) |
|
PDF (BabII)
7. BAB-II-ALdy Ferdinand Rizaldy-E1A016209-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (565kB) |
|
PDF (BabIII)
8. BAB-III-Aldy Ferdinand Rizaldy-E1A016209-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB) |
|
PDF (BabIV)
9. BAB-IV-Aldy Ferdinand Rizaldy-E1A016209-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (636kB) |
|
PDF (BabV)
10. BAB-V-Aldy Ferdinand Rizaldy-E1A016209-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
11. DAFTAR PUSTAKA-Aldy Ferdinand Rizaldy-E1A016209-Skripsi-2020.pdf Download (414kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturanperlindungan hukum radiografer dalam memberikan pelayanan kesehatan. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif kualitatifdengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatananalitis (Analitical Aproach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach).Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif,sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakandalam penelitian ini adalah data sekunder dari studi kepustakaan dan studidokumenter. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturanmengenai perlindungan hukum radiografer dalam memberikan pelayanankesehatan telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa antara peraturanyang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggiderajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar bagipembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukumradiografer dalam memberikan pelayanan kesehatan meliputi jaminan pengaturanmemilih dan dipilih dalam organisasi profesi, jaminan pengaturan mengeluarkanpendapat, jaminan pengaturan mendapatkan pelindungan dan pembelaan hukumsepanjang melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku, jaminanpengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pemberi kerja danpenerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, jaminan pengaturanmelaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, jaminanpengaturan memperoleh imbalan jasa, jaminan pengaturan perlindungan ataskeselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat danmartabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, jaminan pengaturanpengembangan profesi, jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerimapelayanan kesehatan yang bertentangan dengan standar pelayanan, standarprofesi, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan perundangundangan,danjaminanpengaturanhaklainnya.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | E20045 |
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum Radiografer, Pelayanan Kesehatan, Sinkronisasi |
Subjects: | M > M188 Medical policy P > P630 Public health |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Users 4079 not found. |
Date Deposited: | 17 Jan 2022 07:41 |
Last Modified: | 17 Jan 2022 07:41 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/12888 |
Actions (login required)
View Item |