KURNIADI, Rendi (2020) Tinjauan Yuridis Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk Tidak Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER -Rendi Kurniadi-E1A015101-SKRIPSI-2020.pdf Download (152kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas -Rendi Kurniadi-E1A015101-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (858kB)
	PDF (Abstrak) abstrac-Rendi Kurniadi-E1A015101-SKRIPSI-2020.pdf Download (339kB)
	PDF (BabI) BAB I-Rendi Kurniadi-E1A015101-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	PDF (BabII) BAB II-Rendi Kurniadi-E1A015101-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (798kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Rendi Kurniadi-E1A015101-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Rendi Kurniadi-E1A015101-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (704kB)
	PDF (BabV) BAB V-Rendi Kurniadi-E1A015101-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rendi Kurniadi-E1A015101-SKRIPSI-2020.pdf Download (386kB)

Abstract

Indonesia termasuk Negara yang di samping membangun hubungansecara luas dengan berbagai Negara di dunia internasional, namun jugamenolak untuk membuka hubungan diplomatik. Misalnya, ketiadaanhubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Ketiadaan hubungandiplomatik antara Indonesia dan Israel tentu akan memunculkan kesulitankesulitanbagikeduaNegaratersebut. Tujuanpenelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan politikhukum Indonesia dengan tidak adanya pembukaan hubungan diplomatikdengan Israel serta menjelaskan akibat hukum bagi Indonesia dan Israeldengan tidak adanya pembukaan hubungan diplomatik antara kedua Negaratersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif denganpendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Semua data dalampenelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara sistematis dandianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwahubungan politik hukum Indonesia dengan tidak adanya pembukaanhubungan diplomatik dengan Israel berlandaskan pada Pembukaan UndangUndangDasar 1945 (UUD 1945) alinea pertama dan keempat, UndangUndangNomor37Tahun 1999tentangHubunganLuarNegeri,danPeraturanMenteriLuar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentangPanduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Ketiadaanhubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel menimbulkan akibat hukum.Pertama, Indonesia dan Israel tidak dapat membuat perjanjian internasionalserta tidak dapat membuka hubungan diplomatik. Kedua, warga NegaraIndonesia tidak akan mudah untuk masuk ke wilayah Israel, begitu punsebaliknya, serta tidak diperbolehkannya melintasi wilayah udara masingmasingNegara. Ketiga, Warga dari Negara yang tidak diakui tidak dapatmengajukan tuntutan di depan pengadilan nasional Negara yang tidak maumengakui.

Actions (login required)

View Item