NUGRAHA, Iska Ginanjar (2020) Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negri Blora Nomor 71/Pdt.P/PN Bla.). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 2. COVER-Iska Ginanjar Nugraha-E1A112114-Skripsi-2020.pdf Download (173kB)
	PDF (Legalitas) 3. LEGALITAS-Iska Ginanjar Nugraha-E1A112114-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (804kB)
	PDF (Abstrak) 4. ABSTRAK-Iska Ginanjar Nugraha-E1A112114-Skripsi-2020.pdf Download (229kB)
	PDF (BabI) 5. BAB 1-Iska Ginanjar Nugraha-E1A112114-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	PDF (BabII) 6. BAB 2-Iska Ginanjar Nugraha-E1A112114-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	PDF (BabIII) 7. BAB 3-Iska Ginanjar Nugraha-E1A112114-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	PDF (BabIV) 8. BAB 4-Iska Ginanjar Nugraha-E1A112114-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	PDF (BabV) 9. BAB 5-Iska Ginanjar Nugraha-E1A112114-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	PDF (DaftarPustaka) 10. DAFTAR PUSTAKA-Iska Ginanjar Nugraha-E1A112114-Skripsi-2020.pdf Download (196kB)

Abstract

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinandijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal tersebut menjadi dasaryang digunakan oleh masyarakat khususnya WNI yang akan melakukanperkawinan beda agama seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor :71/Pdt.P/2017/PN Bla. Perkawinan beda agama menjadi permasalahan yang cukup seriusdikalangan masyarakat Indonesia, selain tidak diatur secara tegas dalam peraturaperundang-undangan, hal ini membuat beberapa hakim dalam menangani kasustersebut memiliki persepsi yang berbeda-beda. Seperti halnya permohonan yangdilakukan oleh pemohon dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor :71/Pdt.P/2017/PN Bla. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniadalah Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknikpengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkkumpulkemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim memutuskan perkaramendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Majelis Hakim dalam mengenakan pasal dalam putusan tersebut hanyamenggunakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang seharusnya dalampermasalahan perkawinan beda agama ini juga menggunakan Pasal 8 huruf f UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama di Indonesiamemiliki batasan untuk dilakukan, jika melihat Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan

Actions (login required)

View Item