PRASETYO, Dimas Eko (2020) Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 044/PTA/Bandung). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 2 COVER-DIMAS EKO PRASETYO NIM E1A013283.pdf Download (205kB)
	PDF (Legalitas) 3 LEGALITAS DIMAS EKO PRSAETYO NIM E1A013283.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	PDF (Abstrak) 4 ABSTRAK- DIMAS EKO PRASETYO NIM E1A013283.pdf Download (205kB)
	PDF (BabI) 1 SKRIPSI C0VER BAB1-5 DIMAS EKO PRSAETYO NIM E1A013283.pdf Restricted to Repository staff only Download (890kB)
	PDF (BabII) 6 BAB II DIMAS EKO PRASETYO NIM E1A013283 1.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)
	PDF (BabIII) 7 BAB III DIMAS EKO PRASETYO NIM E1A013283.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	PDF (BabIV) 8 BAB IV DIMAS EKO PRASETYO NIM E1A013283.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	PDF (BabV) 9 BAB V DIMAS EKO PRASETYO NIM E1A013283.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	PDF (DaftarPustaka) 10 DAFTAR PUSTAKA DIMAS EKO PRASETYO NIM E1A013283.pdf Download (851kB)

Abstract

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, dari beberapakasus yang ada salah satunya terjadi di Pengadilan Tinggi Agama BandungNomor:044/PTA/BANDUNG/2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Hakim dalammemutuskan perkara CERAI GUGAT karena tidak terpenuhi hak istri terhadap PutusanPengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 044/PTA/BANDUNG/2018. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptifanalitis, teknik pengumpulan data dan studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yangterkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan di analisis secara normatifkualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan gugat cerai karena Hakimtidak memutus kan secara benarterhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor:044/PTA/BANDUNG/2018 pertimbangan Hukum Hakim kurang lengkap, Hakim hanyamempertimbangkan Pasal 123 HIR juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Undang-UndangNomor 18 Tahun 2003, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 UndangUndangNomor1Tahun1974junctoPasal116Huruf(f)KompilasiHukumIslamPasal5Undang-UndangNomor23Tahun2004,Pasal7ayat(1)Undang-UndangNomor20Tahun1947,Pasal76 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun2009 ,Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi HukumIslam ,Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975. Dalam putusan tersebut Hakim sebaiknya mengaitkan juga Pasal 34 ayat (3)Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikankewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.”dan PermaNomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Actions (login required)

View Item