PARASHTHEO, Bintang (2020) Kedudukan dan Kepentingan Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Komparasi Putusan Nomor: 2/G/Lh/2018/Ptun.Dps. dan Nomor: 110/G/Lh/2018/Ptun-Mdn). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-BINTANG PARASHTHEO-E1A015053-Skripsi-2020.pdf Download (133kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-BINTANG PARASHTHEO-E1A015053-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-BINTANG PARASHTHEO-E1A015053-Skripsi-2020.pdf Download (253kB)
	PDF (BabI) BAB I-BINTANG PARASHTHEO-E1A015053-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	PDF (BabII) BAB II-BINTANG PARASHTHEO-E1A015053-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	PDF (BabIII) BAB III-BINTANG PARASHTHEO-E1A015053-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-BINTANG PARASHTHEO-E1A015053-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (639kB)
	PDF (BabV) BAB V-BINTANG PARASHTHEO-E1A015053-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-BINTANG PARASHTHEO-E1A015053-Skripsi-2020.pdf Download (205kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kepentingan organisasilingkungan hidup dalam sengketa tata usaha negara dan mengetahui pertimbanganhukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup WahanaLingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam sengketa tata usaha negaralingkungan hidup berdasarkan putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridisnormatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach).Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder denganpengumpulan data melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis denganmetode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalambentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatukesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwaorganisasi lingkungan hidup Indonesia dalam putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN yaituPerkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan dan Perdamaian(Greenpeace) dan WALHI secara kimulatif memiliki full legal capacity dariorganisasi lingkungan hidup sebagai mana termuat dalam Pasal 92 Angka 3Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan Hidup (UUPPLH), secara konkrit menunjukan peran keduaorganisasi lingkungan hidup sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkunganhidup. Pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkunganhidup WALHI pada putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN berdasar padaPasal 53 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara juncto Pasal 92, Pasal 93, Pasal 1 Angka 32 dan Angka 25UUPPLH yang dikaitkan dengan Pasal 3 Angka 1 Huruf c Anggaran DasarYayasan WALHI, terdapat cukup alasan hukum bagi WALHI untuk menyatakandirinya “merasa dirugikan secara langsung” dengan terbitnya objek sengketasebagaimana Pasal 53 Angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UU PERATUN.

Actions (login required)

View Item