RIZQI, Sagita Aulia (2020) Penerapan Penyidikan Lanjutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Illegal Logging (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Sagita Aulia Rizqi-E1A015054-Skripsi-2020.pdf Download (208kB)
	PDF (Legalitas) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Sagita Aulia Rizqi-E1A015054-Skripsi-2020.pdf Download (266kB)
	PDF (BabI) BAB I-Sagita Aulia Rizqi-E1A015054-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB)
	PDF (BabII) BAB II-Sagita Aulia Rizqi-E1A015054-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Sagita Aulia Rizqi-E1A015054-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Sagita Aulia Rizqi-E1A015054-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	PDF (BabV) BAB V-Sagita Aulia Rizqi-E1A015054-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)

Abstract

Kerusakan hutan saat ini hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia yang diakibatkan olehtindakan“illegal logging”. Upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dengan diaturnyapenyidikan lanjutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian dalam penerapannyamenimbulkan persoalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapanpenyidikan lanjutan serta mengetahui bentuk prosedur penyidikan lanjutan yang dilakukanoleh Jaksa Penuntut Umum. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan metodependekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, dengan spesifikasi penelitianpreskriptif, dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penyidikan lanjutan yangdilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal tindak pidana illegal logging berdasarkanketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanKerusakan Hutan mengatur perihal kewenangan dan jangka waktu pelaksanaan penyidikanlanjutan tersebut yaitu penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (duapuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Prosedur penerapanperpanjangan penyidikan lanjutan oleh Jaksa Penutut Umum dalam kasus tindak pidanaIllegal Logging mengatur kewajiban Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan lanjutanmerupakan langkah progresif dalam upaya percepatan penanganan kasus illegal logging,Prosedur mengenai jangka waktu penyidikan dan penyidikan lanjutan relatif singkat danBelum adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan UndangUndangNo. 18 Tahun 2013. Penyidikan lanjutan oleh Jaksa Penutut Umum dalam kasustindak pidana Illegal logging berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan bertujuan untuk mempercepatpenanganan illegal logging dan menjadi solusi dalam penanganan penumpukan perkara inidikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata carapelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, jangka waktu penyidikan dan penyidikanlanjutan relatif sangat singkat sehingga tidak sebanding dengan kompleksitas pengungkapandan pengumpulan alat bukti pada tindak pidana illegal logging. Perlu adanya peraturan lebihlanjut terkait prosedur perpanjangan penyidikan lanjutan itu sendiri yang diamanatkan sesuaiketentuan Undang Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan hutan untuk mengisi kekosongan hukum

Actions (login required)

View Item