NUGRAHA, Krisna Adi (2020) Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cove) COVER-Krisna Adi Nugraha-E1A015095-skripsi-2020.pdf Download (328kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-KRISNA ADI NUGRAHA-E1A015095-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Krisna Adi Nugraha-E1A015095-skripsi-2020.pdf Download (316kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Krisna Adi Nugraha-E1A015095-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	PDF (BabII) BAB -II-Krisna Adi Nugraha-E1A015095-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (789kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Krisna Adi Nugraha-E1A015095-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Krisna Adi Nugraha-E1A015095-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	PDF (BabV) BAB V-Krisna Adi Nugraha-E1A015095-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR-PUSTAKA-Krisna Adi Nugraha-E1A015095-skripsi-2020.pdf Download (213kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Krisna Adi Nugraha-E1A015095-Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh Hakim pada PeradilanAgama yang tidak mempunyai akibat hukum yang disebabkan karena tidak memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang. Penyebab terjadinya pembatalanperkawinan dapat berupa penipuan atau salah sangka yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2)Undang-Undang Perkawinan(UUP) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang terjadi pada salah satu kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam putusanNomor:99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dan akibathukum pembatalan perkawinan terhadap suami isteri mengenai pembatalan perkawinankarena pemalsuan identitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambildua simpulan dari Putusan ini. Pertama, menunjukan bahwa pertimbangan hukum Hakimdalam menggunakan dasar hukum untuk membatalkan perkawinan ini adalah denganmenggunakan Pasal 72 ayat (2) KHI. Unsur penipuan atau salah sangka tersebut dibuktikanpada sikap Termohon yang berbohong terhadap status pernikahan sebelumnya denganmengatakan dirinya masih perawan. Menurut peneliti, Hakim dalam menggunakan Pasal 72 ayat (2) KHI sebagai dasarhukum sudah benar, namun dengan mencantumkan juga Pasal 27 ayat (2) UUP dapatmembuat putusan yang dibuat oleh Hakim menjadi lebih lengkap. Pendapat tersebut karenapeneliti menganggap bahwa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon denganmengatakan bahwa dirinya belum pernah menikah kepada Pemohon dan keluarga Pemohontermasuk dalam kategori salah sangka yang disengaja dan termasuk dalam arti salah sangkayang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UUP. Kedua, akibat Hukum dari PembatalanPerkawinan tersebut yaitu menjadikan perkawinan yang dilangsungkan batal demi hukumtetapi tidak berlaku surut terhadap anak, Pemohon dan Termohon kembali ke status semula,dan tidak menimbulkan harta bersama karena salah satu pihak melakukan itikad tidak baik.

Actions (login required)

View Item