SOHARIBOAN, Ryandi Mapan Patialdi (2020) Kewenangan Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan (Perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1.COVER-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PER.pdf Download (312kB)
	PDF (Legalitas) 2.LEGALITAS-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA.pdf Restricted to Repository staff only Download (679kB)
	PDF (Abstrak) 3.ABSTRAK-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA P.pdf Download (345kB)
	PDF (BabI) 4.BAB I-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PER.pdf Restricted to Repository staff only Download (627kB)
	PDF (BabII) 5.BAB II-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PE.pdf Restricted to Repository staff only Download (624kB)
	PDF (BabIII) 6.BAB III-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA P.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PE.pdf Restricted to Repository staff only Download (577kB)
	PDF (BabV) BAB V-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PER.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	PDF (DaftarPustaka) 7.DAPUS-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PER.pdf Download (269kB)

Abstract

Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupunmasyarakat dunia, maka tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai konflik ataupermasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut. Permasalahan tindak pidanaperikanan terjadi disebabkan karena tumpang tindihnya peraturan perundangundanganyang mengatur, sehingga berujung pada berbenturannya kepentinganantara institusi negara yaitu penegak hukum dalam menangani permasalahan ini,seperti halnya dalam proses penyidikan tindak pidana illegal fishing antara lainterjadinya saling tarik menarik kepentingan karena masing-masing aparat penegakhukum yang diberi kewenangan merasa memiliki kewenangan untuk itu.Koordinasi di antara instansi sangat lemah, sehingga proses penyidikan tindakpidana di bidang perikanan menjadi kurang optimal. Metode penelitian yangdigunakan pada penulisan ini adalah menggunakan Metode Pendektan YuridisNormatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan untuk melaksanakanpenyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan bahwa PPNS tidakmemiliki peranan mutlak, yang mana masih ada TNI AL dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang berwenang. Selain itu adanya perbedaan mendasarantara acara pidana umum dengan acara pidana perikanan, antara lain berkaitandengan durasi penahanan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan sertaadanya kaidah-kaidah yang dikesampingkan dalam acara pidana perikanan

Actions (login required)

View Item