Search for collections on Repository Universitas Jenderal Soedirman

Kewenangan Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan (Perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)

SOHARIBOAN, Ryandi Mapan Patialdi (2020) Kewenangan Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan (Perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
1.COVER-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PER.pdf

Download (312kB)
[img] PDF (Legalitas)
2.LEGALITAS-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (679kB)
[img] PDF (Abstrak)
3.ABSTRAK-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA P.pdf

Download (345kB)
[img] PDF (BabI)
4.BAB I-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (627kB)
[img] PDF (BabII)
5.BAB II-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PE.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (624kB)
[img] PDF (BabIII)
6.BAB III-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA P.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (381kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB IV-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PE.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (577kB)
[img] PDF (BabV)
BAB V-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (266kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
7.DAPUS-RYANDI MAPAN PATIALDI S.-E1A013155-KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PER.pdf

Download (269kB)

Abstract

Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupunmasyarakat dunia, maka tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai konflik ataupermasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut. Permasalahan tindak pidanaperikanan terjadi disebabkan karena tumpang tindihnya peraturan perundangundanganyang mengatur, sehingga berujung pada berbenturannya kepentinganantara institusi negara yaitu penegak hukum dalam menangani permasalahan ini,seperti halnya dalam proses penyidikan tindak pidana illegal fishing antara lainterjadinya saling tarik menarik kepentingan karena masing-masing aparat penegakhukum yang diberi kewenangan merasa memiliki kewenangan untuk itu.Koordinasi di antara instansi sangat lemah, sehingga proses penyidikan tindakpidana di bidang perikanan menjadi kurang optimal. Metode penelitian yangdigunakan pada penulisan ini adalah menggunakan Metode Pendektan YuridisNormatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan untuk melaksanakanpenyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan bahwa PPNS tidakmemiliki peranan mutlak, yang mana masih ada TNI AL dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang berwenang. Selain itu adanya perbedaan mendasarantara acara pidana umum dengan acara pidana perikanan, antara lain berkaitandengan durasi penahanan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan sertaadanya kaidah-kaidah yang dikesampingkan dalam acara pidana perikanan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E20174
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Penyidikan, Tindak Pidana Perikanan
Subjects: C > C961 Criminals Identification
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs PKL PKL
Date Deposited: 20 Jan 2022 08:57
Last Modified: 20 Jan 2022 08:57
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/13037

Actions (login required)

View Item View Item