FAJRIN, Krismaya Noor (2020) Pembatalan Perkawinan Kriss Hatta – Hilda Fitria (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0081/Pdt.G/2018/Pa.Bks). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1. JUDUL.pdf Download (375kB)
	PDF (Legalitas) 3. LEMBAH PENGESAHAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)
	PDF (Abstrak) 5. ABSTRAK.pdf Download (268kB)
	PDF (BabI) 7. BAB I MAYA.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	PDF (BabII) 8. BAB II MAYA.pdf Restricted to Repository staff only Download (797kB)
	PDF (BabIII) 9. BAB III MAYA.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	PDF (BabIV) 10. BAB IV MAYA.pdf Restricted to Repository staff only Download (617kB)
	PDF (BabIV) 11. BAB V MAYA.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	PDF (DaftarPustaka) 12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (272kB)

Abstract

Akta Perkawinan merupakan akta otentik tentang pencatatan perkawinan yang membuktikan bahwa adanya ikatan perkawinan yangsah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndangNomor1Tahun1974yangmenyatakanbahwasetiapperkawinanharusdicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwaperkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syaratsyaratuntuk melangsungkan perkawinan. Pasal 37 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinanhanya dapat diputus oleh pengadilan. Namun apabila terdapat kesalahanpenulisan dalam suatu Akta Perkawinan tidak perlu memintakan untukdibatalkan perkawinannya ke Pengadilan, cukup diperbaiki sesuai denganketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Peneliti menganalisis bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalammenolak pembatalan perkawinan antara Kriss Hatta dan Hilda Fitria padaPutusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor:0081/Pdt.G/2018/PA.Bks,menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif,spesifikasi Desktiptif Analisis, metode analisis normatif kualitatif, teksnatarif dan data sekunder, maka dihasilkan suatu kesimpulan bahwapertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pembatalanperkawinan mendasar pada ketentuan Pasal 22 dan Pasal 26 ayat 1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat(1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo. Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam sertaPasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Hakim sebaiknyamenambahkan pula ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Actions (login required)

View Item