KRISNAPUTRA, Musa (2020) Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Desa (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 54/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Sby). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Musa Krisnaputra-E1A016118-Skripsi-2020.pdf Download (225kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas-Musa Krisnaputra-E1A016118-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (942kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Musa Krisnaputra-E1A016118-Skripsi-2020.pdf Download (260kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Musa Krisnaputra-E1A016118-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Musa Krisnaputra-E1A016118-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Musa Krisnaputra-E1A016118-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Musa Krisnaputra-E1A016118-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (837kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Musa Krisnaputra-E1A016118-Skripsi-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Musa Krisnaputra-E1A016118-Skripsi-2020.pdf Download (327kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi termasuk kejahatan Extraordinary Crime yang terjadi secara sistematisdan meluas sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa(Extraordinary). Kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalahbanyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari jerat hukum sehingga dapatmempersulit proses peradilan. Ketidakhadiran terdakwa dipersidangan dapat menghambat prosespenanganan perkara. Berkaitan dengan ketidakhadiran terdakwa penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana pembuktian dalam peradilan in absentia dan apakah putusan hakimNo.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby sudah sesuai dengan tujuan UU Tindak Pidana Korupsi dalamrangka menyelamatkan kekayaan negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalahmenggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yakni putusan No.54/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbydan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder yaknibuku literatur dan bahan hukum tersier yakni seperti kamus hukum. Hasil penelitianmenunjukkan pada pembuktian telah sesuai menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU TPK) mengatur tentang peluang dilakukannya pemeriksaan dalampersidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in absentia) dengan maksuduntuk menyelamatkan kekayaan negara. Peradilan in absentia merupakan pengecualian yangdiatur oleh KUHAP, tetapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Pasal 145 KUHAPberkaitan dengan tata cara pemanggilan yang sah. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 UndangUndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisetelahmelaluipembuktianyang dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia). Hakim dalammembuktikan kesalahan terdakwa yang dilaksanakan secara in absentia telah menerapkan asaslex specialis derogate legi generali dengan mengacu ketentuan Pasal 38 UU Tipikordan asasminimum pembuktian sesuai Pasal 183 Kitab Hukum Acara pidana (KUHAP) meskipunperadilan in absentia pengecualian yang diatur dalam ketentuan umum yaitu KUHAP. Putusanyang dijatuhkan oleh hakim apakah telah mencerminkan spirit dari peradilan in absentia dansesuai tujuan dari UU Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya adalah menyelamatkankekayaan negara.

Actions (login required)

View Item