PUTRI, Yunni Aisyah (2020) Perlindungan dalam Pengelolaan Penyitaan Barang Bukti Lekas Rusak pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover.pdf Download (22kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-YUNNI AISYAH PUTRI-E1A016008-SKRIPSI-2020.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-YUNNI AISYAH PUTRI-E1A016008-SKRIPSI-2020.PDF.pdf Download (2MB)
	PDF (BabI) BAB 1-YUNNI AISYAH PUTRI-E1A016008-SKRIPSI-2020.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabII) BAB 2-YUNNI AISYAH PUTRI-E1A016008-SKRIPSI-2020.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabIII) BAB 3-YUNNI AISYAH PUTRI-E1A016008-SKRIPSI-2020.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabIV) BAB 4-YUNNI AISYAH PUTRI-E1A016008-SKRIPSI-2020.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabV) BAB 5-YUNNI AISYAH PUTRI-E1A016008-SKRIPSI-2020.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-YUNNI AISYAH PUTRI-E1A016008-SKRIPSI-2020.PDF.pdf Download (3MB)

Abstract

Penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dariterpidana korupsi. Barang bukti yang diperoleh melalui proses penyitaan disebut sebagai benda sitaan negara, kemudian disimpan oleh negara berdasarkan ketentuanPasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan serta hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dalammelakukan pengelolaan terhadap barang bukti lekas rusak pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumenter dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bentuk perlindungan dalam pengelolaan barang bukti lekas rusak perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan upaya lelang berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHAP serta upaya perawatan, pemeliharaan,serta pengamanan yang dilakukan oleh Rupbasan. Hal ini bertujuan untuk dapat tetap menjaga nilai ekonomis dari barang bukti lekas rusak tersebut. Dalam hal pelaksanaannya masih banyak ditemukan beberapa hambatan seperti minimnyabiaya, fasilitas sarana yang kurang memadai, kurangnya personil untuk melakukanupaya perawatan, pemeliharaan, serta pengamanan.

Actions (login required)

View Item