SAFITRI, Nurul Alfaruni (2020) Upaya Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan tentang Pembatalan Homologasi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/Pn Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2019). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER- NURUL ALFARUNI SAFITRI- E1A016129-UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEMB.pdf Download (273kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS- NURUL ALFARUNI SAFITRI- E1A016129-UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG .pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK- NURUL ALFARUNI SAFITRI- E1A016129-UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PE.pdf Download (263kB)
	PDF (BabI) BAB I- NURUL ALFARUNI SAFITRI- E1A016129-UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEMB.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	PDF (BabII) BAB II- NURUL ALFARUNI SAFITRI- E1A016129-UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEM.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)
	PDF (BabIII) BAB III- NURUL ALFARUNI SAFITRI- E1A016129-UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PE.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	PDF (BabIV) BAB IV- NURUL ALFARUNI SAFITRI- E1A016129-UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEM.pdf Restricted to Repository staff only Download (607kB)
	PDF (BabV) BAB V- NURUL ALFARUNI SAFITRI- E1A016129-UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEMB.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAPUS- NURUL ALFARUNI SAFITRI- E1A016129-UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEMB.pdf Download (368kB)

Abstract

Pasal 293 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur upaya hukum yang terbuka atasputusan PKPU hanya berlaku terhadap putusan pengakhiran PKPU. PutusanNo.1/Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2018/PN.Niaga.Sby diajukan oleh Para mantankaryawan terhadap debitur yang berbentuk BUMN. Permohonan tersebut dikabulkan olehMajelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya. Atas putusan pembatalan homologasi tersebut,debitur mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, namunMahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan upaya hukum tersebuttidak dapat diterima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum peninjauankembali yang diajukan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan untukmengetahui ratio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam penerapanlegal standing pemohon dalam permohonan pembatalan homologasi. Metode yang digunakanadalah yuridis normatif. Berdasarkan data hasil peneltian, diperoleh hasil bahwa upayahukum peninjauan kembali yang diajukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitandan PKPU, karena terhadap putusan pengadilan mengenai PKPU tidak terbuka upaya hukumapapun, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Namun, perkecualian tersebuttidak termasuk putusan pembatalan homologasi. Majelis Hakim peninjauan kembali sudahtepat dalam penerapan hukum karena mendasarkan pada ketentuan Pasal 293 jo Pasal 290Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa tidak terbuka upaya hukumapapun terhadap putusan PKPU. Ratio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabayasudah tepat, pemohon memiliki kapasitas dan legal standing mengajukan permohonan karenadebitur merupakan BUMN yang berbentuk Persero. Oleh karena itu, hendaknya advokatselaku kuasa hukum lebih memperhatikan dan memahami ketentuan dalam Undang-UndangKepailitan dan PKPU, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengajuan permohonan.

Actions (login required)

View Item