SINAGA, Nixon Randy (2020) Tinjauan Yuridis Penyusunan Amdal pada Kegiatan Pertambangan Batubara terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nixon Randy Sinaga-E1A016176-Skripsi-2020.pdf Download (163kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nixon Randy Sinaga-E1A016176-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nixon Randy Sinaga-E1A016176-Skripsi-2020.pdf Download (150kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Nixon Randy Sinaga-E1A016176-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nixon Randy Sinaga-E1A016176-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nixon Randy Sinaga-E1A016176-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nixon Randy Sinaga-E1A016176-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (639kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nixon Randy Sinaga-E1A016176-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR-PUSTAKA-Nixon Randy Sinaga-E1A016176-Skripsi-2020.pdf Download (301kB)

Abstract

Pertambangan batubara merupakan salah satu bentuk kegiatan dan/atauusaha pemanfaatan sumber daya alam yang berada di bawah penguasaan negara.Hal ini menegaskan kegiatan pertambangan batubara tunduk pada ketentuanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan Hidup. Amdal sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan,wajib dimuat dalam setiap regulasi yang terkait dengan kegiatan pertambanganbatubara, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral Dan Batubara. Hal ini pada gilirannya juga bertujuanuntuk menjamin dan memenuhi hak asasi warga negara terhadap lingkunganhidup yang baik dan sehat. Jaminan yang telah termuat dalam konstitusi jugaharus diturunkan pada peraturan perundang-undangan yang demokratis danterbuka bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum serta perlindunganatas perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis ketentuanpengaturan penyusunan Amdal dalam peraturan perundang-undangan padakegiatan pertambangan batubara serta menganalisis ketentuan serta penjaminanterhadap hak atas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal dan dampaklingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan batubara. Adapun metodependekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatanperundang-undangan yang analitis, dan menggunakan spesifikasi deskriptif sertaanalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PermenLHK No.38 Tahun 2019memiliki muatan yang bertentangan dengan UUPPLH maupun UU Minerbaterkait kewajiban penyusunan Amdal pada kegiatan eksplorasi pertambangan.Jaminan hak atas keterlibatan masyarakat dalam kontrol lingkungan hidup yangtelah diatur dalam UUPPLH, pada kegiatan pertambangan batubara justrudiciderai oleh ketentuan dalam UU Minerba.

Actions (login required)

View Item