OKTAFIANNUS, Fajar (2020) Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Putusan Nomor: 304/Pdt/2016/Pt.Mdn. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-E1A016186-SKRIPSI-2020.pdf Download (134kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-FAJAR OKTAFIANNUS-E1A016186-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (909kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-FAJAR OKTAFIANNUS-E1A016186-SKRIPSI-2020.pdf Download (268kB)
	PDF (BabI) BAB-I-FAJAR OKTAFIANNUS-E1A016186-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	PDF (BabII) BAB-II-FAJAR OKTAFIANNUS-E1A016186-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-FAJAR OKTAFIANNUS-E1A016186-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-FAJAR OKTAFIANNUS-E1A016186-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-FAJAR OKTAFIANNUS-E1A016186-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR-PUSTAKA-FAJAR OKTAFIANNUS-E1A016186-SKRIPSI-2020.pdf Download (273kB)

Abstract

Perseroan Terbatas atau Naamloze Vennoontschap (dalam bahasa Belanda)yang selanjutnya disebut perseroan merupakan suatu badan hukum. Berdasarkanstatus badan hukum yang dimilikinya, maka tanggung jawab yang dimiliki olehpara pemegang saham, direksi dan komisaris adalah terbatas. Pertanggungjawabanterbatas tersebut tidaklah mutlak, karena tidak ditutup kemungkinan pemegangsaham, direksi ataupun komisaris melakukan kesalahan atau bahkan menimbulkankerugian bagi sebuah perseroan. Tanggung jawab terbatas pemegang saham itudikecualikan dengan prinsip piercing the corporate veil. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui penerapan prinsip piercing the corporate veil di Indonesiakhususnya di dalam Putusan Nomor: 304/PDT/2016/PT.MDN. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukumnormatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yangdigunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan,literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metodepengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumenter, data yangdiperoleh disajikan dengan teks deskriptif naratif, dan metode analisis datadilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor: 304/PDT/2016/PT.MDNdapat disimpulkan bahwa Direksi dan Komisaris PT. PANTAI PERUPUKINDAH telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana tetapbersikeras menyelenggarakan RUPS-LB tanpa mengindahkan hak-hakPENGGUGAT selaku pemegang saham minoritas PT. PANTAI PERUPUKINDAH. Putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam hal ini telah benarmenerapkan prinsip Piercing The Corporate Veil sebagaimana diatur di dalamPasal 3 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

Actions (login required)

View Item