HANIFAH, Lutfiah (2020) Tinjauan Yuridis Normatif Tanggung Jawab Hukum Dokter dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Rekam Medis Pasien. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 2.COVER-LUTFIAH HANIFAH-E1A016033-SKRIPSI-2020.pdf Download (111kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas-LUTFIAH HANIFAH-E1A016033-TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DAN FASKES TER.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (Abstrak) 4.ABSTRAK-LUTFIAH HANIFAH-E1A016033-SKRIPSI-2020.pdf Download (2MB)
	PDF (BabI) 5.BAB I-LUTFIAH HANIFAH-E1A016033-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabII) 6.BAB II-LUTFIAH HANIFAH-E1A016033-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabIII) 7.BAB III-LUTFIAH HANIFAH-E1A016033-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabIV) 8.BAB IV-LUTFIAH HANIFAH-E1A016033-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabV) 9.BAB V-LUTFIAH HANIFAH-E1A016033-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (DaftarPustaka) 10.DAFTAR PUSTAKA-LUTFIAH HANIFAH-E1A016033-SKRIPSI-2020.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan serta bentuk tanggung jawab hukum dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap rekam medis pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan analitis (Analytical Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), penelitian taraf sinkronisasi hukum dan penemuan hukum dalam perkara in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap rekam medis pasien pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi yang artinya bahwa antara peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah serta adanya keserasian antara peraturan yang sederajat. Bentuk pertanggungjawaban hukum dokter terkait rekam medis menurut peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban hukum fasilitas pelayanan kesehatatan terkait rekam medis menurut peraturan perundang-undangan hanya pertanggungjawaban secara administratif.

Actions (login required)

View Item