SANDY, Arista Jehan (2020) Analisis Yuridis Freies Ermessen sebagai Dasar Keabsahan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Demosi (Studi Putusan Nomor: 088/G/2014/Ptun.Smg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1. COVER-Arista Jehan Sandy-E1A016296-Skripsi-2020.pdf Download (152kB)
	PDF (Legalitas) 2. LEGALITAS-Arista Jehan Sandy-E1A016296-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (581kB)
	PDF (Abstrak) 3. ABSTRAK-Arista Jehan Sandy-E1A016296-Skripsi-2020.pdf Download (304kB)
	PDF (BabI) 4. BAB I-Arista Jehan Sandy-E1A016296-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (676kB)
	PDF (BabII) 5. BAB II-Arista Jehan Sandy-E1A016296-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (722kB)
	PDF (BabIII) 6. BAB III-Arista Jehan Sandy-E1A016296-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	PDF (BabIV) 7. BAB IV-Arista Jehan Sandy-E1A016296-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (780kB)
	PDF (BabV) 8. BAB V-Arista Jehan Sandy-E1A016296-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9. DAFTAR PUSTAKA-Arista Jehan Sandy-E1A016296-Skripsi-2020.pdf Download (317kB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Semarang Nomor:088/G/2014/PTUN.SMG, yang akan menguraikan bagaimana kewenangan pejabatpembina kepegawaian dalam menggunakan wewenang freies ermessen/diskresidalam menentukan keputusan demosi, serta bagaimana pertimbangan hukum hakimdalam menentukan pembatalan keputusan demosi tersebut yang bertentangandengan konsep freies ermessen/diskresi. Tergugat dalam perkara aquo adalahBupati Magelang, dan objek gugatan perkara ini adalah Surat Keputusan BupatiMagelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dilakukan denganpendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder denganinventarisasi hukum normatif dan studi pustaka ilmiah yang berkaitan denganpenelitian. Bahan hukum tersebut diolah dengan metode analisis data normatifkualitatif dan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, danpenafsiran authentik. Berdasarkan penelitian ini, konsep freies ermessen dalamkeputusan demosi tidak memenuhi UU No. 30 Tahun 2014 yang mengaturpenggunaan freies ermessen sebagai syarat keabsahan suatu KTUN yangmenggunakan wewenang bebas, karena demosi secara rigid telah diatur dalam PPNo. 53 Tahun 2010 sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan suratkeputusan tersebut karena tergugat melanggar kewenangannya sebagai PejabatPembina Kepegawaian, surat keputusan bertentangan dengan aturan penggunaanfreies ermessen, dan tergugat menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dalampenerbitan keputusan.

Actions (login required)

View Item