PAMUNGKAS, Reno Cipto (2020) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Purbalingga (Analisis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Reno Cipto Pamungkas-E1A114081-Skripsi-2020.pdf Download (146kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Reno Cipto Pamungkas-E1A114081-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (757kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Reno Cipto Pamungkas-E1A114081-Skripsi-2020.pdf Download (183kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Reno Cipto Pamungkas-E1A114081-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Reno Cipto Pamungkas-E1A114081-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Reno Cipto Pamungkas-E1A114081-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Reno Cipto Pamungkas-E1A114081-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Reno Cipto Pamungkas-E1A114081-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Reno Cipto Pamungkas-E1A114081-Skripsi-2020.pdf Download (241kB)

Abstract

Pada tahun 1960 bangsa Indonesia memasuki suatu era baru dalam bidangagraria, pada tahun ini baru pertama kali membuat produk hukum yang menyangkutperkembangan pertanahan di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 24 September 1960diundangkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria.Tujuan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk meletakkandasar-dasar kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat makadiperlukan pendaftaran tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA dapatdiambil kesimpulan bahwa pendaftaran tanah merupakan kewajiban bagi pemerintahuntuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.Program strategis yang dilakukan oleh pemerintah pada pemerintahan era saat inisedang dilaksanakan program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaanpendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diKabupaten Purbalingga dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkankesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL) di Kabupaten Purbalingga. Penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbanganbahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undanganberkaitan dengan Pendaftaran Tanah. Adapun hasil dari penelitian ini, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Purbalinggasudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis.Tahap dalam pelaksanaan PTSL telah memperhatikan asas pendaftaran tanah yaituasas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, demiterciptanya kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan penyuluhan secaralangsung, penyuluhan secara tidak langsung dan pendampingan proses pemberkasan.

Actions (login required)

View Item