GALOGA, Dimas Abi (2020) Kajian tentang Penerapan Yurisdiksi Negara Ttrhadap Kasus Sindikat Goznym di Eropa Tahun 2019. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-Dimas Abi Galoga-E1A115123-SKRIPSI-2020.pdf Download (124kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dimas Abi Galoga-E1A115123-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak-Dimas Abi Galoga-E1A115123-SKRIPSI-2020.pdf Download (301kB)
	PDF (BabI) BAB I-Dimas Abi Galoga-E1A115123-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB)
	PDF (BabII) BAB II-Dimas Abi Galoga-E1A115123-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Dimas Abi Galoga-E1A115123-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Dimas Abi Galoga-E1A115123-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB)
	PDF (BabV) BAB V-Dimas Abi Galoga-E1A115123-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR-PUSTAKA-Dimas Abi Galoga-E1A115123-SKRIPSI-2020.pdf Download (410kB)

Abstract

Sindikat GozNym adalah sindikat penjahat siber yang bersenjatakan malware yaitu Nymaim dan Gozi. Nymaim dikenal sebagai dropper, software yang dirancanguntuk menyelinapkan malware lain ke sistem yang ditarget. Gozi digunakan untukmenyerang sistem keamanan bank dengan tujuan mencuri informasi keuangan. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yang mengacu pada norma-normahukum yang terdapat dalam Perjanjian Internasional dan literatur yang berkaitandengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan status kejahatan siber dalamperspektif hukum internasional dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasionaldan penerapan yurisdiksi negara terhadap kasus sindikat GozNym mengacu padaPasal 22 Europan Union Convention on Cyber Crime. Sebaiknya negara-negara yangbukan peserta Europan Union Convention on Cyber Crime ikut meratifikasi atausetidaknya membuat peraturan perundang-undangan nasionalnya yang mengaturmengenai upaya pencegahan kejahatan teknologi, informasi, dan komunikasi agarnegara yang bersangkutan dapat menjalin kerjasama internasional dalam menanganikasus cybercrime yang terjadi baik di dalam maupun di luar wilayahnya dan upayayang dapat ditempuh agar dapat membawa dan mengadili pelaku kejahatan diNegaranya adalah dengan ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik.

Actions (login required)

View Item