AGITA, Selvia Mutiara (2020) Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 2.COVER-SE_VIA MUTIARA AGITA-E1A116034-SKRISI.pdf Download (303kB)
	PDF (Legalitas) 3. LEGALITAS-SELVIA MUTIARA AGITA-E1A116034-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	PDF (Abstrak) 4. ABSTRAL-SELVIA MUTIARA AGITA-E1A116034-SKRISI.pdf Download (299kB)
	PDF (BabI) 5. BAB 1-SE_VIA MUTIARA AGITA-E1A116034-SKRISI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)
	PDF (BabII) 6.BAB II-SELVIA MUTIARA AGITA-E1A116034.skrisi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB)
	PDF (BabIII) 7.BAB III-SELVIA MUTIARA AGITA-E1A116034.skrisi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	PDF (BabIV) 8.BAB IV-SELVIA MUTIARA AGITA-E1A116034.skrisi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (556kB)
	PDF (BabV) 9.BAB V -SELVIA MUTIARA AGITA-E1A116034.skrisi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB)
	PDF (DaftarPustaka) 10.Daftar Pustak-SELVIA MUTIARA AGITA-E1A116034.skrisi-2020.pdf Download (417kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan Pedagang Kaki Lima di DKIJakarta yang banyak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan sekitar khususnya di TanahAbang yang merupakan pasar tekstil terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Namun,banyaknya keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum seperti trotoarsehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum serta faktor yang menjadikendala dalam upaya penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007tentang Ketertiban Umum.Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalahanalisis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Hasil penelitian inimenunjukan cara penegakan hukum pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah DKI JakartaNomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong PrajaJakarta Pusat sebagai instansi yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan prosedur dariPemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan Hukum dilakukan sesuaidengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban umum danmempertimbangkan Hak pedagang kaki lima. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukumterbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam penegakan hukumterhadap pedagang kaki lima faktor penghambat sangat mempengaruhi terciptanya PenegakanHukum terhadap pedagang kaki lima.

Actions (login required)

View Item