EVENDI, Herlina (2022) Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Penghayat Kepercayaan Di Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Herlina Evendi-E1A016060-Skripsi-2022.pdf Download (52kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Herlina Evendi-E1A016060-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Herlina Evendi-E1A016060-Skripsi-2022.pdf Download (61kB)
	PDF (BabI) BAB I-Herlina Evendi-E1A016060-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	PDF (BabII) BAB II-Herlina Evendi-E1A016060-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Herlina Evendi-E1A016060-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Herlina Evendi-E1A016060-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	PDF (BabV) BAB V-Herlina Evendi-E1A016060-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Herlina Evendi-E1A016060-Skripsi-2022.pdf Download (65kB)

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia warga negaranya, namun jaminan ini belum sepenuhnya dapat terealisasi di negara Indonesia yang plural ini. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan) terkait dengan pencantuman kolom agama penghayat kepercayaan dalam dokumen kependudukan dianggap melanggar hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No.97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Serta mengetahui dan menganalisis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap yaitu wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 di Kabupaten Banyumas dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL. Dindukcapil Kabupaten Banyumas telah mensosialisasikan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, melakukan pendataan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Banyumas, dan menerbitkan KK bagi penghayat kepercayaan.

Actions (login required)

View Item