HANDICHA, Deslaz Rannu (2021) Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Berbasis Agama(Studi Pada Komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_DESLAZ RANNU HANDICHA_TESIS_E2A019007.pdf Download (530kB)
	PDF (legalitas) FILE LEGALITAS_DESLAZ RANNU HANDICHA_TESIS_E2A019007.pdf Restricted to Repository staff only Download (783kB)
	PDF (ringkasan) RINGKASAN_DESLAZ RANNU HANDICHA_TESIS_E2A019007.pdf Download (722kB)
	PDF (babI) BAB I_DESLAZ RANNU HANDICHA_TESIS_E2A019007.pdf Restricted to Repository staff only Download (837kB)
	PDF (babII) BAB II_DESLAZ RANNU HANDICHA_TESIS_E2A019007.pdf Restricted to Repository staff only Download (980kB)
	PDF (babIII) BAB III_DESLAZ RANNU HANDICHA_TESIS_E2A019007.pdf Restricted to Repository staff only Download (882kB)
	PDF (babIV) BAB IV_DESLAZ RANNU HANDICHA_TESIS_E2A019007.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (babV) BAB V_DESLAZ RANNU HANDICHA_TESIS_E2A019007.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB)
	PDF (daftarpustaka) DAFTAR PUSTAKA_DESLAZ RANNU HANDICHA_TESIS_E2A019007.pdf Download (771kB)
	PDF (lampiran) LAMPIRAN_DESLAZ RANNU HANDICHA_TESIS_E2A019007.pdf Restricted to Repository staff only Download (743kB)

Abstract

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh konstitusi bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang nyaman dan tentram dalam memeluk agama dan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi. Namun hasil survey yang dilakukan The Wahid Institute dan SETARA institute menunjukkan bahwa negara belum dapat memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap warga negaranya, bahkan pemerintah menjadi pelaku tindak kekerasan kebebasan beragama dan berkeyakinan, salah satu korban tindak kekerasan adalah Jamaah Ahmadiyah. Oleh sebab itu peneliti akan menggali faktor-faktor yang menyebabkan Jamaah Ahmadiyah Indonesia menjadi objek kekerasan di Banjarnegara Dan bagaimana kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang berbasis agama di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber yang digunakan dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan cara reduksi data, display data, dan kesimpulan dan disajikan dalam bentuk teks narasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan Jamaah Ahmadiyah Indonesia menjadi Objek kekerasan di Banjarnegara yakni Masyarakat Banjarnegara yang beragama mayoritas golongan Sunni masih memiliki sifat Intoleransi terhadap Jamaah Ahmadiyah, tersebarnya Pamphlet yang mengatakan bahwa Jamaah Ahmadiyah Indonesia merupakan organisasi terlarang, dan keberpihakan Bupati Banjarnegara terhadap islam mayoritas dengan mengeluarkan Surat Peringatan tentang Penghentian Kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Kab. Banjarnegara. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilatarbelakangi agama di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah secara penal diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 1 UU PNPS dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Ombudman No. 48 tahun 2020 sebagaimana Perubahan Peraturan Ombudsman No 26 Tahun 2017 tentang Maladministrasi dan Kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana kekerasan secara Non Penal antara lain: Kepolisian melakukan pemantauan dan melakukan pencegahan dengan memantau pergerakan masyarakat baik Jamaah Ahmadiyah maupun Non Ahmadiyah, kemudian melakukan pendekatan kepada Jamaah Ahmadiyah dengan cara memediasi. Kepolisian melakukan Kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam guna menjaga perdamaian dan menyadarkan pentingnya toleransi antar umat beragama.

Actions (login required)

View Item