Peraturan Perundang-Undangan sebagai Dasar Uji Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan PTUN Semarang Nomor: 33/G/2013/PTUN.Smg)

HEBBI, Yesaya (2017) Peraturan Perundang-Undangan sebagai Dasar Uji Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan PTUN Semarang Nomor: 33/G/2013/PTUN.Smg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (82kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas _1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (303kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (43kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (106kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (210kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (61kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (228kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (57kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf

Download (61kB) | Preview

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara menguji keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang relevan serta menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penerapan Peraturan Perundang-undangan dalam suatu permasalahan hukum yang sedang digugat haruslah cermat dan tepat agar tidak menimbulkan kesesatan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai penerapan peraturan perundang-undangan sebagai dasar uji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan pertimbangan hukum hakim untuk menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan sebagai dasar uji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 33/G/2013/PTUN.SMG. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur dan mengutip peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu, penerapan peraturan perundang-undangan sebagai dasar uji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dari aspek kewenangan, aspek prosedural/formal dan aspek substansi/materiil. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim masih mencampuradukkan antara aspek kewenangan dan aspek substansi/materiil.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17146
Uncontrolled Keywords: Peraturan Perundang-undangan, Dasar Uji, Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara
Subjects: A > A52 Administrative law
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Anisa Sri Restanti
Date Deposited: 29 Oct 2018 02:08
Last Modified: 02 Jan 2020 04:40
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/142

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year