NOVIANTINI, Lusi (2022) Perlindungan Lingkungan Laut dari Limbah Plastik menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Lusi Noviantini-E1A114011-Skripsi-2022.pdf Download (221kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Lusi Noviantini-E1A114011-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Lusi Noviantini-E1A114011-Skripsi-2022.pdf Download (422kB)
	PDF (BabI) BAB I-Lusi Noviantini-E1A114011-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabII) BAB II-Lusi Noviantini-E1A114011-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Lusi Noviantini-E1A114011-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Lusi Noviantini-E1A114011-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	PDF (BabV) BAB V-Lusi Noviantini-E1A114011-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (636kB)
	PDF (DaftarPusaka) DAFTAR PUSTAKA-Lusi Noviantini-E1A114011-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan kontributor sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dengan estimasi 0,48 sampai dengan 1,29 juta metrik ton per tahun. Pencemaran sampah plastik yang dibuang ke lautan menjadi permasalahan serius bagi semua negara. Pencemaran sampah plastik ini menjadi tanggung jawab bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan limbah plastik menurut hukum internasional, serta upaya Indonesia dalam menangani limbah pastik menurut hukum nasional Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan hukum internasional tentang perlindungan laut terhadap limbah plastik diatur dalam The Stockhom Declaration of 1972 tentang tanggung jawab negara dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Deklarasi Rio de Janeiro 1992, London Convention 1972 Pasal 2, London Protocol 1996 Annex I dan II, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978 Annex V tentang Garbage, Konvensi Hukum Laut 1982 Bab XII Pasal 193, 194, 207, 208, Konvensi Basel 1989 Artikel 4 (2) (a), Artikel 6(3) dan(4). Menurut hukum nasional Indonesia perlindungan lingkungan laut dari limbah plastik tercantum dalam Keppres No.61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Basel; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 3 Ayat (1); Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut Pasal 7, 13, 14, dan 15; Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah; Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 Ayat 1 dan 2 Huruf c, Pasal 21 Ayat 4 Huruf b, Pasal 63 Ayat 1 Huruf l, Pasal 98 Ayat 1, dan Pasal 99 Ayat 1. Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pencemaran laut akibat limbah plastik adalah melarang penggunaan plastik yang sudah dilaksanakan oleh beberapa daerah, program pengurangan limbah produsen, melakukan penganggaran untuk pemantauan, pengelolaan, daur ulang sampah plastik, melakukan advokasi kepada masyarakat untuk pengurangan penggunaan sampah plastik dan melakukan penelitian serta pengawasan sampah plastik di laut dengan berkerja sama dengan negara lain.

Actions (login required)

View Item