TIARANINGSIH, Tiyas (2022) Penataan Kepegawaian dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU NO.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU NO. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Tiyas Tiaraningsih-E1A018005-Skripsi-2022.pdf Download (94kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Tiyas Tiaraningsih-E1018005-Skipsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Tiyas Tiaraningsih-E1A018005-Skripsi-2022.pdf Download (82kB)
	PDF (BabI) BAB I-Tiyas Tiaraningsih-E1A018005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	PDF (BabII) BAB II-Tiyas Tiaraningsih-E1A018005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Tiyas Tiaraningsih-E1A018005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Tiyas Tiaraningsih-E1A018005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	PDF (BabV) BAB V-Tiyas Tiaraningsih-E1A018005-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Tiyas Tiaraningsih-E1A018005-Skripsi-2022.pdf Download (155kB)

Abstract

Penulisan hukum dengan judul Penataan Kepegawaian Dan Kelembagaan KomisiPemberantasan Korupsi Berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan peralihan status kepegawaian Pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk menganalisis menganalisis penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan (StatuteApproach) dan pendekatan analisis (Analitical approach). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang dilakukan adalah data primer dan sekunder dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peralihan status kepegawaian pegawai KPK berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pegawai KPK yang memenuhi syarat dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada maka akan berubah status kepegawaian dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Penataan kelembagaan KPK berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari lembaga independent menjadi lembaga eksekutif nonstruktural.

Actions (login required)

View Item